Putus Mata Rantai Corona, Pemerintah Harus Paksa 80% Masyarakat di Rumah

JAKARTA

Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mengapresiasi langkah-langkah pemerintah untuk menanggulangi wabah virus Corona (COVID-19). Namun, social distancing saja dinilai tidak cukup memutus mata rantai COVID-19. Menurutnya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memaksa minimal 80% masyarakat tetap di rumah (stay at home).

“Pemerintah harus mempertimbangkan lockdown untuk memutus segera rantai wabah ini, caranya lockdown sebagian aja. Misalnya, satu keluarga yang boleh keluar satu orang untuk beli makanan, supermarket dibuka, apotek dibuka untuk belanja sisanya di dalam rumah. Sehingga ini benar. Karena kita butuh 90% minimal 80% penduduk kita stay at home untuk memutus wabah ini,” kata Andre, Rabu (25/3/2020).

Andre menilai kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan layanan beli barang dan jasa via online itu sudah cukup baik dan membantu masyarakat dalam melakukan social distancing. Hanya saja, masih butuh langkah yang lebih tegas untuk menekan masyarakat agar tetap di rumah. “Pengurangan sudah ada tetapi itu tidak maksimal. Kita harus apresiasi langkah-langkah pemerintah tetapi belum maksimal, belum optimal. Harus tegas dikit,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat ini.

Menurut dia, yang menjadi permasalahannya adalah masih banyak kantor yang buka, hal paling terlihat adalah saat di KRL masih banyak orang berdesakan untuk ke kantor dan itu bisa memicu penyebaran.

“Saran saya ke pemerintah lakukan lockdown. Kalau itu bisa kota wujudkan saya yakin awal April bisa kita selesaikan. Dua minggu bukan waktu yang lama dari pada wabah ini terus mengganggu kita,” ucapnya.

Andre menambahkan, jika memang pemerintah tidak siap melakukan lockdown, pemerintah bisa melakukan skema lainnya. Misalnya, menutup seluruh kantor pemerintah, BUMN dan juga swasta. Yang paling penting adalah memastikan 80 persen masyarakat tetap di rumah.

“Lockdown sebagian aja kalau pemerintah nggak siap, setidaknya seluruh kantor pemerintah diwajibkan tutup. Kecuali yang memang harus hadir di kantor, sisanya online. Begitu juga kantor BUMN dan swasta. Pemerintah harus memaksa 80% penduduk Indonesia stay at home. Karena langkah-langkah yang lain pemerintah sudah on the track,” tandasnya. (ave/sindonews)