Salurkan PEN Rp 8,6 Triliun Demi Bantu Pemulihan Ekonomi Nasional

JATENG

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat peran dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hingga Maret 2021, realisasi penyaluran pembiayaan PEN oleh BSI telah mencapai Rp8,6 triliun kepada lebih dari 60 ribu nasabah.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam acara Sarasehan Industri Jasa Keuangan Jawa Tengah, Jum’at (23/04). Webinar tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi.

Diakuinya, di tengah kondisi yang cukup menantang di masa pandemi, terbukti perbankan syariah masih tumbuh resilient. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional, BSI, kata Hery, melakukan penyaluran pembiayaan ke berbagai sektor, melakukan penjaminan pembiayaan, dan subsidi margin.

“Diharapkan dukungan BSI terhadap program pemerintah ini bisa turut membantu pembangunan ekonomi bangsa dan negara terutama pengentasan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Khusus di wilayah Jawa Tengah, penyaluran PEN BSI tercatat sebesar Rp 495 miliar atau 5,7 persen dari total penyaluran PEN BSI secara nasional. Penyaluran pembiayaan PEN ini mayoritas disalurkan ke segmen konsumer (36%); UKM (23%); dan mikro (22%) dari total pembiayaan PEN.

Dengan skala yang lebih baik hasil dari merger, BSI berharap mampu lebih berperan sebagai pilar baru Ekonomi di Indonesia. Saat ini BSI merupakan bank terbesar ketujuh di Indonesia dengan total aset sebesar Rp239,5 triliun dan memiliki lebih dari 1.300 cabang dan lebih dari 1.700 ATM di seluruh Indonesia dengan akses lebih luas melalui pembukaan rekening secara online melalui BSI Mobile.

Dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah, BSI berupaya meningkatkan komposisi dana murah dan me-manage pembiayaan dengan margin yang kompetitif. BSI juga berupaya untuk mewujudkan bank syariah yang inklusif, universal, memiliki produk yang lengkap dan kompetitif, serta didukung teknologi digital.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, lembaga keuangan syariah harus bisa berkompetisi dengan lembaga keuangan non syariah. “Hal tersebut dapat dicapai melalui beberapa strategi di antaranya penguatan lembaga keuangan syariah melalui peningkatan permodalan dan SDM, integrasi ekosistem keuangan syariah dengan ekosistem digital, dan peningkatan literasi keuangan syariah melalui program edukasi dan riset,” tutur Wimboh.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Dia menyampaikan, Jawa Tengah bertahan di tengah pandemi dengan membangun ekosistem pengembangan ekonomi berbasis pesantren, haji, masjid, zakat, wakaf, wisata dan akomodasi halal, farmasi dan kosmetik halal, makanan halal, fashion halal.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi menyampaikan Pemerintah telah mengakomodir agar ekonomi syariah dapat tumbuh. Hal ini juga sejalan dengan tingkat kegairahan baru mengenai halal lifestyle diminati masyarakat. Kekuatan tersebut harus dielaborasi sehingga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Diharapkan dengan adanya sinergi perbankan syariah, pemerintah, dan pemangku kepentingan ini bisa meningkatkan penetrasi ekonomi dan perbankan syariah dan pengembangan ekosistem halal di Indonesia. (ave)