Pemilu Lokal Tunisia 24 Desember, Banyak Partai Politik Serukan Boikot

Avesiar – Tunisia

Di bawah konstitusi baru Presiden Saied, Tunisia akan mengadakan pemilihan lokal pertamanya meskipun ada seruan boikot dari oposisi.

“Akan dikeluarkan perintah untuk mengundang pemilih mengikuti pemilu pada 24 Desember,” kata Saied dalam rapat dengan kabinetnya, Kamis (21/9/2023), dilansir The New Arab, Jum’at (22/9/2023).

Dia menambahkan, bahwa apabila pada putaran pertama tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas mutlak, maka diadakan putaran kedua, yang mana hanya calon pertama dan kedua yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama yang akan maju.

Pemilihan kepala daerah diperkirakan akan diadakan pada 17 Desember, sesuai dengan apa yang diumumkan oleh ketua Komisi Tinggi Pemilihan Umum Independen, Farouk Bouaskar pada 10 September.

Namun, Presiden Saied telah memutuskan untuk menunda pemilu sepekan kemudian agar memiliki “makna simbolis.”

Tanggal 24 Desember ini menandai peringatan 13 tahun meninggalnya aktivis muda Muhammad Al-Amari dan Shawqi Al-Haidari pada peristiwa revolusi Tunisia yang menggulingkan mantan diktator Zine El Abidine Ben Ali.

Fungsi legislatif, di Tunisia, dibagi menjadi dua kamar yaitu; Dewan Perwakilan Rakyat, yang mulai bekerja pada bulan Maret lalu, dikurangi delapan perwakilan yang posisi kosongnya belum terisi hingga saat ini, dan kamar kedua adalah Dewan Daerah dan provinsi.

Disebutkan, UUD 2022 memberikan hak prerogratif kepada DPRD untuk memilih anggota Dewan Nasional Daerah dan Distrik. Untuk tujuan ini, dibentuklah majelis-majelis perantara, majelis-majelis daerah, yang anggota-anggotanya mengambil undian dari antara mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam majelis-majelis daerah. Anggota majelis daerah kemudian memilih anggota majelis tinggi.

Pemilu mendatang akan diselenggarakan untuk pertama kalinya di 2.155 daerah pemilihan, dibandingkan dengan pemilu kota di 350 daerah pemilihan pada tahun 2018, yang memerlukan persiapan logistik dan sumber daya manusia yang penting.

“Proyek yang berkaitan dengan anggaran negara dan rencana pembangunan regional, regional, dan nasional harus diserahkan kepada Dewan Nasional Daerah dan Provinsi untuk memastikan keseimbangan antara daerah dan provinsi,” demikian bunyi konstitusi baru Tunisia, yang ditulis sendiri oleh Saied dan disahkan tahun lalu, dalam referendum dengan jumlah pemilih yang rendah.

Berbagai faksi oposisi dilaporkan bergerak untuk memboikot pemilu mendatang, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai kelanjutan dari upaya Saied untuk memperkuat pemerintahan tunggalnya.

“Secara politik, kami tidak bisa menyelenggarakan pemilu ketika kami berada dalam kondisi keengganan umum terhadap proses politik,” kata Osama Oweidat, juru bicara Partai Gerakan Rakyat, kepada Al-Araby Al-Jadeed.

Partai Gerakan Rakyat, yang mendukung pemerintahan Saied melalui dekrit pada tahun 2021, mengatakan pemilu harus ditunda sampai kepercayaan sosial dan politik pulih di negara bagian tersebut.

Saied telah memusatkan hampir seluruh kekuasaannya di kursi kepresidenan sejak ia tiba-tiba menutup parlemen terpilih pada Juli 2021 dan mengambil alih kekuasaan melalui dekrit, sebuah tindakan yang oleh partai-partai oposisi disebut sebagai kudeta yang tidak demokratis.

Sebagian besar partai politik memboikot pemilu pada bulan Desember dan Januari untuk membentuk parlemen baru, yang sebagian besar tidak mempunyai kekuasaan, yang dianggap sebagai perpanjangan dari kudeta Saied.

Presiden menolak tuduhan tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakannya sah dan diperlukan untuk menyelamatkan Tunisia dari kekacauan selama bertahun-tahun di tangan elit politik yang korup dan mementingkan diri sendiri. (ard)