• Nasional & Opini
    • Politik
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • HanKam
    • Daerah
    • Kesehatan
    • Edukasi
    • Opini
    • English Version
  • World
    • Economy
    • Politic
    • Law
    • Culture
    • Islam
    • Freedom for Palestine
    • Umra & Hajj
    • Tourism
  • Ekonomi
    • Bisnis & Wirausaha
    • Common
    • Islami
    • Property
    • CSR
  • Nusantara
    • Metro
    • Urban
    • Guru Kita
    • Prestasi
    • Profil Perubahan
    • Wisata
  • Healtech
    • Hidup Sehat
    • Riset
    • Teknologi
    • Gadget
  • Auto-Sport & Hobby
    • Aneka Olah Raga
    • Sepeda
    • Golf
    • Auto
    • Fauna & Flora Care
  • Change
    • Motivasi
    • Entrepreneurship
    • Pensiun Sehat
  • Syar’i
    • Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
    • Muslim Fashion
    • Harmoni Keluarga
    • Griya Harmoni
    • Psikologi
    • Masjid & Activity
  • People & Activity
    • Figure
    • Community
    • Society
    • Social
    • Event
    • Podcast Ladders to be Leaders
  • KAMU KUAT!
    • Kanal Kamu Kuat
    • Podcast KAMU KUAT
  • Youth
    • Smart Teens
    • Students
    • School Story
    • Campuss Story
    • Millennial
  • Kuliner
    • Resto
    • Kaki Lima
    • Resep
  • City Jour & Video
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Auto-Sport & Hobby

Cek Fakta – Bisakah Polisi Menilang Pengendara yang Pajak Kendaraannya Mati

by Avesiar
3 Mei 2021 | 13:05 WIB
in Auto-Sport & Hobby, Hukum
Reading Time: 3 mins read
A A
Cek Fakta – Bisakah Polisi Menilang Pengendara yang Pajak Kendaraannya Mati

Gambar via tirto.id

Baru-baru ini, sebuah unggahan lawas dari akun Facebook bernama ‘Frantis Maya Rijuma’ ramai dibagikan dan dikomentari lagi di situs jejaring sosial tersebut. Pada unggahan dari April 2017 itu, akun tersebut mengklaim bahwa polisi tidak berhak menilang pajak motor atau mobil yang mati.

Akun itu juga menyatakan bahwa pengendara yang kena tilang oleh polisi lalu lintas (polantas) karena masalah pajak kendaraan dapat membela diri dengan menunjukkan unggahan tersebut. Informasi di unggahan tersebut diklaim berasal dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Melalui unggahan tersebut, akun Facebook itu menyebutkan bahwa masalah pajak bukan urusan polisi, melainkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Selanjutnya, akun tersebut juga mengklaim bahwa seandainya seorang pengendara yang belum membayar pajak terkena razia di jalanan, sementara dia punya surat-surat lengkap, polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa.

Lebih lanjut lagi, pengendara bahkan diimbau untuk mencatat nama polantas yang menilang mereka dan melaporkan petugas tersebut. Satu-satunya sanksi untuk telat bayar pajak adalah denda dari Dispenda, bukan tilang, menurut informasi yang disebarkan akun Facebook ini.

Unggahan akun Frantis Maya Rijuma tersebut telah dibagikan sebanyak 160 ribu kali, dikomentari oleh 1,15 ribu orang, dan mendapat reaksi dari 10 ribu orang sejak 2017 hingga April 2021 ini. Tirto mengarsipkan unggahan tersebut di sini. Lalu, benarkah klaim ini?

Penelusuran Fakta

Informasi mengenai tilang pajak kendaraan ini tak sepenuhnya baru. Menurut Lembaga Pemeriksa Fakta Turnbackhoax dan Liputan6.com, informasi terkait penilangan ini dibagikan pertama kali oleh akun Facebook bernama ‘Media Rakyat’ pada Februari 2014 (arsip).

Hingga 30 April 2021, unggahan dari akun Facebook ‘Media Rakyat’ tersebut telah dibagikan sebanyak 99 ribu kali, dikomentari oleh 11 ribu orang, dan mendapat perhatian dari 49 ribu orang. Selama ini, petugas yang melakukan razia memang tidak mengurusi masalah perpajakan.

Bacaan Terkait :

IRGC Umumkan Pangkalan Militer AS di Eropa Bisa Jadi Sasaran Jika Serang Iran

Gangguan Mental dan Burnout di Kalangan Gen Z, Penjelasan serta Pencegahannya

Presiden Prabowo Tegaskan Kerja Sama Ekonomi di KTT APEC Bermanfaat Bagi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Akan Merasa ‘Terhormat’ Kembali ke Nvidia Sebagai CEO, Berikut Isi Pernyataan Jensen Huang

Presiden Prabowo di KTT ke-23 ASEAN-India, Dorong Kerja Sama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana

Pezeshkian Tegaskan Iran Dalam Keadaan Perang, Pemerintahannya Harus Tangguh dan Melindungi Penghidupan Masyarakat

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

Load More

Namun, polantas tetap bisa menindak pengendara yang memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang mati karena tidak membayar atau menunggak pajak. Hal ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 (PDF) tentang Lalu Lintas dan Angkatan Jalan, Pasal 70 ayat (2).

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan-Bermotor (STNK-B) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berlaku selama lima tahun, yang harus dimintakan pengesahan setiap tahun. Menurut situs Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), pengesahan STNK ini mempersyaratkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Jadi, jika seseorang tidak membayar pajak, maka polisi belum bisa mengesahkan STNK. STNK yang belum disahkan inilah yang biasanya akan ditahan saat sedang razia. STNK memang merupakan tanda bukti registrasi Kendaraan Bermotor, seperti yang tertuang dalam Pasal 65 ayat (2).

Pasal tersebut berbunyi, “Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.” Tujuan dari pengesahan itu sendiri adalah untuk mengecek apakah STNK masih dipegang pemilik yang sah, tidak terlibat pencurian, penggelapan, dan lain-lain.

Di dalam STNK juga termuat pajak yang wajib dibayar pemilik kendaraan setiap tahun. Seperti yang juga ditulis Liputan6.com, pengesahan STNK ini dilakukan setiap tahun bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) pada masing-masing provinsi. Masih dalam UU 22 Tahun 2009, dalam Pasal 106 ayat (5) disebutkan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan STNK, atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK), Surat Izin Mengemudi (SIM), bukti lulus uji berkala, dan/atau tanda bukti lain yang sah.

Peraturan yang sama juga menyebutkan bahwa jika pengemudi tidak memiliki STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a, maka hukumannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Ahli hukum perpajakan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Adrianto Dwi Nugroho sempat mengatakan pada Tirto (3/4/2018), bahwa alasan tilang dari pihak kepolisian sebenarnya bukan karena pengendara belum membayar PKB, melainkan karena pengendara mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi STNK yang sudah disahkan.

Lebih jauh, menurut Adrianto, STNK yang tidak disahkan akan menimbulkan kecurigaan terhadap keaslian surat tersebut, juga kaitannya dengan tindak pidana pencurian motor. “Polisi tidak mengawasi pada pajak secara langsung, tapi pada proses pengawasan dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka untuk mengecek apakah kendaraan tersebut hasil curian atau bukan, misalnya,” terang dosen Fakultas Hukum UGM ini.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kasatlantas Polresta Solo, Kompol Busroni kepada Kompas.com, Senin (9/3/2020). Menurut Busroni, “Kalau pemilik tidak melakukan pengesahan setiap tahunnya tetap bisa ditindak, aturannya sudah jelas.” Menurut penjelasan Kompas pula, selama ini, petugas yang melakukan razia memang tidak mengurusi masalah perpajakan. Tetapi, pengendara yang memiliki STNK yang mati karena tidak membayar atau menunggak pajak tetap akan ditindak.

Kesimpulan

Berdasarkan penelusuran fakta yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa polisi tidak akan menilang seseorang karena belum membayar pajak kendaraan. Namun, polisi akan menilang pengendara jika STNK pengendara tersebut belum disahkan. Untuk mengesahkan STNK, pengendara wajib membayar pajak. Maka, unggahan di Facebook terkait polisi yang tidak bisa menilang pengendara bersifat Missing Context (dapat menyesatkan tanpa tambahan konteks tertentu). (ave/dikutip dari tirto. id)

ShareTweetSendShare
Previous Post

DPC Demokrat Cimahi Beberkan Kegiatan Selama Pandemi

Next Post

Pasca Kerumunan, 670 Petugas Awasi Pasar Tanah Abang

Mungkin Anda Juga Suka :

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

15 November 2026

...

Pemohon Gelisah Vape Dicampur Narkotika, MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU Kesehatan

Pemohon Gelisah Vape Dicampur Narkotika, MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU Kesehatan

11 November 2026

...

Presiden Meminta Proses Hukum Dugaan Penyadapan Berjalan Objektif dan Transparan, KSP Dijabat Letjen TNI Ariyo Windutomo

Presiden Meminta Proses Hukum Dugaan Penyadapan Berjalan Objektif dan Transparan, KSP Dijabat Letjen TNI Ariyo Windutomo

4 November 2026

...

Hukum Honorarium Pengacara atau Advokat Sesuai Pembelaaannya

Hukum Honorarium Pengacara atau Advokat Sesuai Pembelaaannya

8 Oktober 2026

...

Lima Emas, 11 Perak, dan 23 Perunggu, Jadi Oleh-oleh Membanggakan Kontingen Indonesia dari Asian Games Aichi-Nagoya

Lima Emas, 11 Perak, dan 23 Perunggu, Jadi Oleh-oleh Membanggakan Kontingen Indonesia dari Asian Games Aichi-Nagoya

6 Oktober 2026

...

Load More
Next Post
Pasca Kerumunan, 670 Petugas Awasi Pasar Tanah Abang

Pasca Kerumunan, 670 Petugas Awasi Pasar Tanah Abang

Khataman Al-Quran Gubernur Khofifah dan Kepala Daerah Se-Jatim

Khataman Al-Quran Gubernur Khofifah dan Kepala Daerah Se-Jatim

Discussion about this post

TERKINI

IRGC Umumkan Pangkalan Militer AS di Eropa Bisa Jadi Sasaran Jika Serang Iran

20 November 2026

Gangguan Mental dan Burnout di Kalangan Gen Z, Penjelasan serta Pencegahannya

19 November 2026

Presiden Prabowo Tegaskan Kerja Sama Ekonomi di KTT APEC Bermanfaat Bagi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

19 November 2026

Akan Merasa ‘Terhormat’ Kembali ke Nvidia Sebagai CEO, Berikut Isi Pernyataan Jensen Huang

18 November 2026

Presiden Prabowo di KTT ke-23 ASEAN-India, Dorong Kerja Sama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana

17 November 2026

Pezeshkian Tegaskan Iran Dalam Keadaan Perang, Pemerintahannya Harus Tangguh dan Melindungi Penghidupan Masyarakat

16 November 2026

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

15 November 2026

Bos Nvidia Jensen Huang Mengundurkan Diri dari Semua Jabatan Menyusul Dugaan Kasus-kasus yang Melandanya

14 November 2026

Kelebihan, Kekurangan, Bahaya, Risiko, serta Antisipasi Penggunaan AI dan ChatGPT

14 November 2026

IRGC Umumkan Telah Menghancurkan Radar Peringatan Dini Milik Militer AS di Pulau Bahrain

13 November 2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© 2017 Avesiar.com - All Rights Reserved

  • Nasional & Opini
    • Politik
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • HanKam
    • Daerah
    • Kesehatan
    • Edukasi
    • Opini
    • English Version
  • World
    • Economy
    • Politic
    • Law
    • Culture
    • Islam
    • Freedom for Palestine
    • Umra & Hajj
    • Tourism
  • Ekonomi
    • Bisnis & Wirausaha
    • Common
    • Islami
    • Property
    • CSR
  • Nusantara
    • Metro
    • Urban
    • Guru Kita
    • Prestasi
    • Profil Perubahan
    • Wisata
  • Healtech
    • Hidup Sehat
    • Riset
    • Teknologi
    • Gadget
  • Auto-Sport & Hobby
    • Aneka Olah Raga
    • Sepeda
    • Golf
    • Auto
    • Fauna & Flora Care
  • Change
    • Motivasi
    • Entrepreneurship
    • Pensiun Sehat
  • Syar’i
    • Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
    • Muslim Fashion
    • Harmoni Keluarga
    • Griya Harmoni
    • Psikologi
    • Masjid & Activity
  • People & Activity
    • Figure
    • Community
    • Society
    • Social
    • Event
    • Podcast Ladders to be Leaders
  • KAMU KUAT!
    • Kanal Kamu Kuat
    • Podcast KAMU KUAT
  • Youth
    • Smart Teens
    • Students
    • School Story
    • Campuss Story
    • Millennial
  • Kuliner
    • Resto
    • Kaki Lima
    • Resep
  • City Jour & Video