Jadwal Pindah 2.350 PNS & TNI-Polri ke Ibu Kota Baru

Avesiar – Jakarta

Jadwal untuk pindah ke ibu kota baru, Kalimantan Timur sudah dikantongi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta TNI-Polri. PNS akan mulai pindah tahun depan diikuti dengan TNI-Polri.

PNS akan pindah lebih dulu yakni tahun 2022. Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), dilansir CNBCIndonesia.com, untuk pemindahan ini dibutuhkan anggara senilai Rp 5,5 miliar.

Anggaran itu, disebutkan Plt Kepala BKN Buma Haria Wibisana diperuntukkan memindahkan PNS sebanyak 2.350 orang.

“Program prioritas BKN yang kedua adalah pemetaan, penilaian potensi dan kompetensi ASN khusus untuk ASN yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Baru dengan target 2.350 orang dengan kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar,” ujarnya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI, beberapa waktu lalu.

Sementara untuk TNI-Polri akan mulai pindah tahun 2023. Namun belum ada informasi jumlah personel yang akan dipindahkan ke ibu kota baru.

TNI-Polri jadi bagian yang harus pindah lebih dulu, sebab untuk memastikan keamanan di wilayah tersebut, ungkap Deputi Bidang Pengembangan Nasional atau Bappenas Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi. Ditemui saat bincang dengan media belum lama ini, menurutnya waktu ini sudah mepet jadi harus menjadi prioritas dan pemerintah dapat berjalan.

“Itu kajian persiapan, kan pemindahannya baru 2023, yang duluan pindah adalah TNI, Polri untuk memastikan keamanan. Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya,” kata Rudi.

Dia menambahkan ditargetkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai pemindahan ibu kota negara akhir tahun ini. Dengan begitu mulai tahun depan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun.

Menurut Rudi rencana IKN belum termasuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Ada peluang pembangunan dimulai oleh pihak swasta, ungkapnya.

“Sangat dimungkinkan. KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa adalah kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. nanti kita harus pastikan kan melalui proses,” jelasnya.

Sebagai informasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) masih terus berlanjut, ini berdasarkan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru, ungkap dokumen yang dikutip CNBC Indonesia pada Kamis (7/10/2021).

Ini jadi salah satu program prioritas nasional pemerintah tahun depan. Pembangunan IKN masuk pada strategi percepatan pertumbuhan serta pengembangan wilayah Kalimantan.

Kawasan perkotaan di Kalimantan juga akan dikembangkan dengan tujuan mendukung pembangunan ibu kota baru tersebut. Dengan begitu dapat mendukung kawasan industri dan pariwisata.

Dalam dokumen tersebut disebutkan rencana itu termasuk Banjarmasin dan kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanann wilayah dan pendukung kawasan industri serta pariwisata. Selain itu juga ada Balikpapan dan Samarinda yang menjadi kota penyangga bagi IKN nanti.

“Mengembangkan kawasan perkotaan termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda,” jelas dokumen itu. (dwi)