Pinjaman Rp 7,11 Triliun untuk RI Disetujui Asian Development Bank

Avesiar – Jakarta

Pemberian pinjaman berbasis kebijakan senilai US$ 500 juta disetujui oleh Asian Development Bank (ADB). Utang dari Bank Pembangunan Asia ini setara dengan Rp 7,11 triliun (asumsi kurs Rp 14.220 per dolar AS).

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membantu Indonesia meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menaikkan produktivitas tenaga kerja, melakukan reformasi di bidang pendidikan, pengembangan keterampilan, kesehatan, dan perlindungan sosial, dilansir tempo.co, Ahad (21/11/2021)

“Program baru ini akan membantu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia, yang merupakan inti dari strategi pemerintah Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dalam jangka panjang,” kata Direktur ADB Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Asia Tenggara Ayako Inagaki, seperti yang dikutip dari siaran resmi, Jumat, 19 November 2021.

Sementara itu, di sisi kesehatan sumber daya manusia (SDM), pandemi juga menyebabkan buruknya tingkat imunisasi bagi balita. Pasalnya, perawatan kesehatan non-Covid-19 menjadi lebih sulit diakses.

Terkait dengan ketenagakerjaan, krisis kesehatan global ini menekan permintaan dan memperlambat penciptaan lapangan kerja. Sehingga, hal itu bisa berujung kepada pengangguran jangka panjang dan mengikis keterampilan SDM, terutama di kalangan kaum muda.

Lebih jauh Inagaki menyebutkan program ini bertujuan mendukung reformasi penting yang membantu pemerintah mencapai berbagai target kesehatan dan pendidikan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) PBB,  meningkatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan mendorong lapangan kerja bagi kaum muda.

“Termasuk lulusan universitas, memperluas jaring pengaman sosial; serta mengurangi stunting pada anak-anak,” kata Inagaki.

Selain itu, pembangunan manusia diidentifikasi sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi dalam Visi 2045 pemerintah Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Pinjaman baru ini tersebut membiayai subprogram pertama dari tiga subprogram “Meningkatkan Produktivitas Melalui Program Pembangunan Modal Manusia” (Boosting Productivity through Human Capital Development Program).

Program ini menggabungkan pinjaman berbasis kebijakan dengan bantuan teknis dan dukungan pengetahuan dengan fokus berada di area kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Tujuannya yaitu untuk membantu menaikkan indeks SDM Indonesia menjadi 59 persen pada 2026, sejajar dengan rata-rata kawasan dan rata-rata global.

ADB menyebutkan, adanya angkatan kerja yang terampil dan sehat melalui pendidikan teknis dan vokasi, maupun pelatihan dan pendidikan tinggi, akan mendorong perusahaan untuk berinvestasi di Indonesia sehingga turut memajukan pembangunan sektor swasta.

“Dengan mengatasi defisit sumber daya manusia, program ini akan membantu meningkatkan pemulihan Indonesia dari pandemi global,” ujar Direktur ADB bidang Manajemen Publik, Sektor Keuangan, dan Perdagangan untuk Asia Tenggara Jose Antonio Tan III.

Ia menyatakan, adanya kerangka yang memungkinkan pelaksanaan SDG di tingkat lokal akan membantu memastikan bahwa manfaat dari reformasi pembangunan sumber daya manusia akan dinikmati oleh seluruh penduduk Indonesia.

Indonesia memerlukan tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan setidaknya 7 persen (yoy) agar bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Angkatan kerja yang terampil sangat penting bagi transisi Indonesia menuju manufaktur teknologi tinggi dan ekspor bernilai tambah lebih tinggi.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Indeks modal manusia Indonesia naik menjadi 54 persen pada 2020 dari sebelumnya 50 persen pada 2010.

Di samping itu, anak Indonesia saat ini rata-rata sudah dapat menyelesaikan 12,3 tahun sekolah pada usia 18. Namun hasil pembelajaran yang lemah menjadikan kaum muda tidak siap memasuki pasar tenaga kerja.

ADB berkomitmen mencapai Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, serta terus melanjutkan upayanya memberantas kemiskinan ekstrem. Berdiri sejak tahun 1966, ADB kini memiliki 68 negara anggota dan 49 di antaranya berada di kawasan Asia dan Pasifik. (dwi)