Avesiar – Jakarta
Para menteri Inggris, dalam tiga keputusan terpisah pada bulan Desember, April dan Mei, menolak seruan untuk menangguhkan ekspor senjata ke Israel. Para menteri mengatakan keputusan-keputusan tersebut konsisten atau sejalan dengan nasihat hukum, dikutip dari The Guardian, Selasa (11/6/2024).
Menurut angka pemerintahnya, Inggris telah mengeluarkan lebih dari 100 izin ekspor senjata ke Israel antara serangan Hamas pada 7 Oktober dan 31 Mei.
Sebanyak 37 dari 108 izin tersebut digambarkan sebagai izin militer dan 63 izin non-militer. Namun, izin ini mungkin mencakup peralatan telekomunikasi untuk digunakan oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF). Delapan lisensi terbuka lainnya diberikan.
Saat ini terdapat 345 izin untuk menjual senjata ke Israel, termasuk izin yang dikeluarkan sebelum 7 Oktober. Angka-angka tersebut dikeluarkan oleh departemen bisnis sebagai tanggapan atas apa yang mereka gambarkan sebagai kepentingan parlemen yang luar biasa.
Statistik menunjukkan tidak ada permohonan izin ekspor senjata yang ditolak atau dicabut selama konflik, namun Emily Apple, dari Kampanye Menentang Perdagangan Senjata, mengeluh bahwa angka tersebut tidak mengungkapkan nilai atau kategori rinci izin ekspor senjata, hanya nomornya saja. Nilai izin ekspor senjata biasanya tercantum dalam statistik izin ekspor senjata triwulanan.
Sejumlah badan internasional dan kelompok kampanye Inggris telah menegaskan bahwa penggunaan peralatan militer oleh Israel di Gaza, yang menyebabkan kematian ribuan warga Palestina, berisiko melanggar hukum kemanusiaan internasional, kriteria hukum Inggris untuk memutuskan apakah izin ekspor senjata harus ditangguhkan.
Nilai izin ekspor senjata yang disetujui Inggris ke Israel adalah 42 juta poundsterling pada tahun 2022, dan angka tersebut akan diumumkan untuk keseluruhan tahun 2023 pada akhir minggu ini.
Angka-angka yang dipublikasikan pada hari Selasa tidak mencakup identitas produsen senjata atau rincian jenis peralatan yang diekspor.
Keputusan untuk mempublikasikan angka-angka tersebut sudah diisyaratkan oleh Menteri Bisnis Alan Mak dua minggu lalu.
Langkah ini dilakukan ketika dua organisasi hak asasi manusia terkemuka di Inggris, Amnesty International dan Human Rights Watch, mengatakan mereka berusaha untuk bergabung dalam tuntutan peninjauan kembali mengenai penjualan senjata yang telah diluncurkan oleh Global Legal Action Network dan Al-Haq, sebuah organisasi hak asasi manusia Palestina. (ard)













Discussion about this post