Kendali Operasi TikTok di AS Rencananya Akan Diambilalih Oracle dan Menjadi Fokus Gedung Putih, Sumber Menyebutkan

Avesiar – Jakarta

Nasib TikTok setelah Donald Trump dilantik sedang disusun oleh pemerintahan presiden AS ke-47 tersebut. Dikutip dari The New Arab, Ahad (27/1/2025), Gedung Putih sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan TikTok.

Hal itu melibatkan penggunaan perusahaan perangkat lunak Oracle dan sekelompok investor luar untuk secara efektif mengambil alih kendali operasi aplikasi tersebut, dua orang yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada kantor berita Reuters, dikutip dari The New Arab..

Pemilik TikTok yang berbasis di Tiongkok, ByteDance, sesuai kesepakatan yang dinegosiasikan oleh Gedung Putih, akan tetap memiliki saham di perusahaan tersebut. Namun, pengumpulan data dan pembaruan perangkat lunak akan diawasi oleh Oracle, yang telah menyediakan fondasi infrastruktur Web TikTok, salah satu sumber mengatakan, dikutip dari The New Arab.

Meskipun demikian, disebutkan bahwa syarat-syarat kesepakatan tersebut masih bisa berubah, kata sumber tersebut, dan kemungkinan akan.

Gedung Putih dan Oracle belum memberikan komentar langsung dan perwakilan TikTok, investor ByteDance General Atlantic, KKR, Sequoia, dan Susquehanna tidak segera berkomentar, dikutip dari The New Arab.

Disebutkan juga bahwa terdapat pihak lain, kata salah satu sumber, yang berlomba-lomba ingin mengakusisi TikTok, seperti kelompok investor yang dipimpin oleh miliarder Frank McCourt atau lainnya yang melibatkan Jimmy Donaldson, yang lebih dikenal sebagai bintang YouTube Mr. Beast, tidak menjadi bagian dari negosiasi Oracle.

Oracle, sesuai ketentuan kesepakatan, akan bertanggung jawab untuk menangani masalah keamanan nasional. Sedangkan manajemen TikTok akan tetap di tempatnya, untuk mengoperasikan aplikasi video pendek tersebut, menurut salah satu sumber.

Sebagaimana diketahui, TikTok yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika, dinonaktifkan sementara bagi para pengguna sesaat sebelum undang-undang yang menyatakan bahwa aplikasi tersebut harus dijual oleh ByteDance atas dasar keamanan nasional, atau dilarang, mulai berlaku pada 19 Januari.

Sehari setelah menjabat, Trump menandatangani perintah eksekutif yang berupaya menunda selama 75 hari penegakan hukum yang diberlakukan setelah pejabat AS memperingatkan bahwa di bawah ByteDance, ada risiko data warga Amerika disalahgunakan. Ia juga Amerika Serikat memiliki posisi kepemilikan 50 persen dalam usaha patungan di TikTok. (ard)