Avesiar – Jakarta
Aksi protes dilakukan seluruh sekolah Kristen di Yerusalem dengan menutup sekolah mereka akibat keputusan Israel yang menolak memperbarui izin masuk bagi lebih dari 70 guru dan staf sekolah yang berasal dari wilayah pendudukan Tepi Barat.
Dilansir The New Arab, Selasa (1/9/2026), langkah itu berdampak pada lebih dari 8.500 siswa dan, menurut para ahli, merupakan upaya untuk semakin memecah belah serta mencaplok Yerusalem Timur.
Penangguhan kegiatan belajar-mengajar tersebut diumumkan dalam sebuah pernyataan pada Minggu malam oleh Sekretariat Jenderal Lembaga Pendidikan Kristen di Yerusalem.
“Saat sekolah-sekolah kami bersiap menyambut tahun ajaran baru 2026–2027, kami sangat menyayangkan adanya kejutan, sekali lagi, berupa tidak diperbaruinya izin masuk bagi lebih dari 70 guru dan karyawan, yang mencakup staf pendidikan, administrasi, maupun staf pendukung,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
“Hal ini terjadi secara mendadak dan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga menghalangi mereka untuk mencapai sekolah dan berdampak langsung pada kesiapan sekolah dalam memulai tahun ajaran baru,” lanjut pernyataan itu.
Pihak sekolah, ditambahkan pernyataan itu, tidak dapat menjamin dimulainya tahun ajaran yang aman dan berjalan lancar, karena staf-staf penting, seperti mereka yang bekerja di bidang administrasi, layanan kesehatan dan keselamatan, serta tenaga pendidik, tidak dapat mencapai lokasi sekolah.
Penangguhan kegiatan sekolah dimulai pada hari Selasa dan akan terus berlanjut “hingga izin yang diperlukan bagi para guru dan staf diterbitkan kembali serta diperbarui,” demikian ditegaskan dalam pernyataan tersebut.
Pernyataan itu juga mengecam apa yang disebutnya sebagai terulangnya tindakan yang melemahkan stabilitas dan kelangsungan sekolah, serta berdampak negatif terhadap siswa, keluarga mereka, dan masyarakat luas.
Keputusan Israel untuk tidak memperbarui izin staf tersebut telah memicu kecaman luas dari para aktivis dan komunitas Kristen Palestina.
Seorang sejarawan Palestina yang memiliki gelar PhD dalam bidang Studi Timur Dekat (Near Eastern Studies), Zachary Foster, mengatakan kepada The New Arab bahwa langkah tidak memperbarui izin tersebut merupakan bagian dari pola yang lebih luas di mana Israel berupaya memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat yang diduduki—sebuah upaya yang menurutnya telah berlangsung selama beberapa dekade.
“Israel melakukan hal ini saat menjelang pemilihan umum; Israel berupaya memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat lainnya dan memastikan warga Palestina di Yerusalem Timur tidak dapat memberikan suara dalam pemilihan Otoritas Palestina. Israel melakukannya, misalnya, dengan cara mengatur penerbitan izin untuk mengunjungi Masjid Al-Aqsa dan mencegah warga Palestina dari Tepi Barat memasuki Yerusalem dengan alasan apa pun, termasuk untuk beribadah di Al-Aqsa,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa tembok pemisah yang memisahkan komunitas Palestina di kedua sisi wilayah tersebut merupakan contoh lainnya.
“Jadi, upaya untuk mencegah staf datang ke Yerusalem guna mengajar siswa Kristen ini, ya, tentu saja, terjadi karena mereka adalah orang Palestina. Warga Yahudi Israel yang tinggal di permukiman di Tepi Barat dapat memasuki Yerusalem tanpa masalah. Lebih spesifik lagi, hal ini terjadi karena tujuan Israel adalah memisahkan Yerusalem Timur dari wilayah Tepi Barat lainnya sebagai bagian dari kebijakan aneksasi dan upaya memasukkannya ke dalam wilayah negara Israel; itulah inti persoalannya,” lanjut Foster.
Pendeta Kristen Palestina, Munther Isaac, juga turut menanggapi masalah ini melalui platform media sosial X dengan menulis: “Tekanan Israel terhadap keberadaan komunitas Kristen di Yerusalem terus berlanjut.”
Para siswa yang terdampak adalah mereka yang bersekolah di 105 sekolah yang dikelola oleh Israel di Yerusalem Timur.
Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa otoritas Israel berupaya menghapus identitas, narasi, dan sejarah Palestina. (ard)
Discussion about this post