Avesiar – Jakarta
Pelantikan Novel Baswedan bersama 43 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya bagi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) adalah pengakuan atas kekeliruan pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan KPK.
Hal ini dinyatakan setelah Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melantik Novel Baswedan bersama 43 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lainnya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
“Setidaknya pengangkatan sebagai ASN Polri adalah bagian dari pemulihan hak-hak mereka dan implisit merupakan pengakuan atas kekeliruan TWK tersebut. Novel dkk sudah meminta dukungan kami atas solusi ini, dan kami mendukung sepenuhnya apalagi kami juga ikut dalam negosiasi pilihan ini,” ujar Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik kepada wartawan, Kamis (9/12/2021), dilansir sindonews.
Taufan menilai, semestinya Novel dkk dapat diangkat jadi ASN KPK, bukan malah ASN di Korps Bhayangkara atau kepolisian. Akan tetapi, bagaimana pun yang terpenting nama mereka dibersihkan. Sebab nama Novel dkk telah dirusak lewat pelaksanaan TWK yang dinilai pihaknya melanggar HAM dan cacat prosedural.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Kapolri dan izin Presiden yang mengangkat Novel dkk sebagai ASN Polri. Kami juga terlibat dalam negosiasi tersebut dan setuju dengan langkah ini. Meski belum ideal,” tuturnya.
Sementara itu, dalam amanat pelantikan, Kapolri Jenderal Listyo sigit Prabowo menyampaikan selamat bergabung kepada Novel Baswedan dkk. “Tentunya kami semua ucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi rekan-rekan,” ujar Sigit.
Sigit berharap, dengan bergabungnya 44 orang eks pegawai KPK ini semakin dapat memperkuat komitmen dalam rangka pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. “Untuk perkuat jajaran organisasi Polri dalam rangka komitmen pemberantasan tindak pidana korupsi,” kata Sigit. (ard)
Discussion about this post