Delegasi Indonesia di IPU 2022 Usulkan Menjembatani Konflik Rusia dan Ukraina

Avesiar – Bali

Proposal resolusi yang ditawarkan parlemen negara-negara Eropa mengenai perang Rusia dan Ukraina, ditolak oleh delegasi Dewan Perwakilan Rakyat RI. Proposal itu diajukan sebagai rancangan resolusi emergency item dalam sidang parlemen sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, 20-24 Maret 2022.

Ketua Badan Kerja sama Antar Parlemen DPR Fadli Zon,dilansir tempo.co mengatakan sebagian anggota IPU menilai proposal resolusi yang diajukan parlemen Eropa terlalu keras dan menghakimi Rusia. Sementara sikap Indonesia dalam hal ini kurang lebih sama, yakni mengharapkan parlemen mempunyai peran menjembatani dan mencari solusi dari konflik Rusia dan Ukraina.

“Bukan sekadar menyerang salah satu pihak, karena itu tidak ada menyelesaikan masalah,” ucap Fadli usai pembukaan pertemuan grup ASEAN + 3 di Bali International ConventionCenter, Ahad (20/3/2022).

Tiga negara mitra ASEAN dalam pertemuan grup itu adalah Korea Selatan, Cina, dan Jepang.

Delegasi Indonesia, kata anggota Fraksi Partai Gerindra itu, tetap mengusulkan emergency item tentang perang Rusia dan Ukraina, namun dari sisi peran parlemen. Prinsipnya, lanjut Fadli Zon, adalah memformulasikan peran parlemen dalam menjembatani konflik yang sedang terjadi. Indonesia, kata dia, berniat berbicara dengan kedua parlemen untuk mencari solusi damai.

“Jika diperlukan dibuat semacam task force, komite ad hoc untuk bicara ke parlemen Rusia maupun Ukraina. Itu yang kami usulkan,” ujarnya.

Fadli membenarkan, delegasi parlemen kedua negara tidak hadir dalam sidang IPU 2022, baik secara langsung maupun daring. Ia menduga, Ukraina tidak dapat hadir karena sedang mengalami kesulitan akibat perang. Sedangkan Rusia menganggap salah satu anggota Komite Eksekutif IPU pernah melontarkan pernyataan sepihak.

Fadli Zon mengatakan proposal resolusi versi Indonesia telah disepakati oleh grup ASEAN + 3 untuk selanjutnya dibawa ke pertemuan tingkat grup Asia-Pasifik. Selanjutnya, jika kembali disetujui, proposal itu akan didaftarkan pada emergency item IPU. Ia mengimbuhkan, Indonesia juga mendapat dukungan ASEAN +3 untuk menjadi anggota Drafting Committee on Emergency Item IPU mewakili Asia-Pasifik, termasuk untuk membahas resolusi konflik Rusia-Ukraina.

“Emergency item yang kami sampaikan ialah bagaimana mencari solusi, bukan menambah penghakiman terhadap salah satu pihak, tapi kemudian tidak ada solusi,” kata Fadli.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk F Paulus, setelah membuka pertemuan grup ASEAN +3 menimpali, emergency item versi Indonesia berjudul ‘The Role of Parliament in Supporting Peaceful Solution to Russian and Ukrainian Conflict.’

Dia menjelaskan, tujuan emergency item itu adalah meningkatkan solidaritas parlemen melalui diplomasi yang efektif dalam menangani konflik yang mengancam perdamaian, demokrasi, dan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Politikus Partai Golkar ini juga mengamini Fadli Zon dengan menyatakan sikap Indonesia dalam krisis Rusia dan Ukrania adalah menawarkan solusi, dan tidak bersikap memihak ke salah satu negara. Dia berdalih, sikap keberpihakan tidak baik bagi Indonesia secara politik, sebab Indonesia bersahabat dengan Ukraina maupun Rusia.

“Dalam konteks menjaga perdamaian dunia, kita sebagai negara nonblok harus melihat situasi ini. Jangan sampai geopolitik ini berpengaruh pada geostrategi kita,” kata dia.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia memang sepatutnya tidak berpihak dalam masalah invasi Rusia ke Ukraina. Tujuannya agar Indonesia bisa tetap aktif menjalin kontak dengan berbagai pihak yang bertikai untuk menciptakan kedamaian.

Dalam konferensi pers Sabtu lalu, Presiden IPU Duarte Pacecho menegaskan, sidang IPU ke-144 akan membahas invasi Rusia ke Ukrania. Isu tersebut direncakan masuk dalam emergency item IPU.

“Tidak mungkin kita membicarakan berbagai isu lain di dunia, namun mengabaikan peristiwa yang tidak hanya mempengaruhi dua negara tapi juga seluruh dunia,” ujar anggota parlemen Portugal ini.

Selain membahas isu perang Rusia-Ukraina, sidang IPU ke-144 yang mengusung tema Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change ini juga akan mencari solusi untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, pandemi Covid-19, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), kesetaraan gender, demokrasi dan hak asasi manusia, serta perdamaian dunia.

Sidang 2022 dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 115 negara, 33 orang ketua parlemen, dan sekitar 1.000 orang anggota delegasi. (ard)