Protes Ribuan Orang Menuntut Pekerjaan Diperlakukan Brutal, Pemerintah Irak Lakukan Penyelidikan

Avesiar – Jakarta

Pembubaran demonstrasi yang disertai kekerasan pada hari Selasa, di mana lebih dari 25 lulusan kesehatan terluka saat polisi antihuru-hara Irak menggunakan meriam air dan pentungan terhadap pengunjuk rasa di Zona Hijau Baghdad, mulai diselidiki.

Dilansir The New Arab, Kamis (5/9/2024), para demonstran, yang diorganisir oleh tiga sindikat kesehatan utama, menuntut pekerjaan bagi lulusan kesehatan tahun sebelumnya.

Kelompok hak asasi manusia telah mengutuk tindakan pasukan keamanan, melihat tindakan keras tersebut sebagai lambang budaya impunitas yang lebih luas atas kekerasan negara.

Protes tersebut menyaksikan ribuan orang berbaris menuju Zona Hijau, daerah yang dijaga ketat yang menjadi tempat parlemen Irak dan kementerian utama pemerintah, untuk mendesak pemerintah memenuhi janjinya untuk mempekerjakan para profesional yang memenuhi syarat yang masih menganggur.

Demonstrasi ini menggarisbawahi meningkatnya rasa frustrasi di antara lulusan kesehatan muda yang merasa diabaikan oleh pemerintah, meskipun Irak sangat membutuhkan lebih banyak pekerja kesehatan. Sindikat tersebut berpendapat bahwa kurangnya tindakan pemerintah untuk mempekerjakan lulusan ini memperburuk pengangguran dan membebani sistem perawatan kesehatan.

Budaya impunitas

Peneliti Amnesty International di Irak, Razaw Salihy, mengkritik penanganan protes oleh pemerintah.

“Respons pasukan keamanan Irak merupakan indikator signifikan budaya impunitas atas kekerasan negara,” kata Salihy kepada The New Arab. Ia menunjukkan bahwa sejak berkuasa, pemerintah telah menargetkan kebebasan yang diabadikan dalam hukum, termasuk kebebasan berekspresi dan masyarakat sipil.

Ia juga menyoroti kasus pelecehan hukum yang sedang berlangsung terhadap aktivis dan jurnalis, dengan memperingatkan bahwa kurangnya akuntabilitas bagi aktor bersenjata yang berpihak pada negara dapat menyebabkan kerusuhan lebih lanjut.

Salihy mencatat bahwa protes baru-baru ini menggemakan hari-hari awal gerakan Oktober 2019, yang menyaksikan demonstrasi besar-besaran di seluruh Irak terhadap korupsi, pengangguran, dan tata kelola yang buruk.

“Jika pemerintah serius dalam menangani keluhan ini, pemerintah harus memastikan bahwa penyelidikan mengarah pada tindakan konkret dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut,” tambahnya.

Menanggapi kerusuhan tersebut, Perdana Menteri Mohammed Shia’ Al-Sudani telah memerintahkan Komando Operasi Gabungan untuk menyelidiki kekerasan tersebut dan memerintahkan Komandan Operasi Baghdad untuk hadir secara fisik di semua demonstrasi mendatang guna mencegah bentrokan lebih lanjut.

Ia juga menugaskan sebuah komite, yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan, untuk menyampaikan laporan dalam waktu seminggu tentang cara menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang dihadapi lulusan profesi medis dan kesehatan, dengan mengklarifikasi kerangka hukum untuk pengangkatan mereka.

Serikat Profesi Medis dan Kesehatan menegaskan kembali tuntutan mereka untuk segera mempekerjakan semua lulusan kesehatan tahun 2023, dengan mengutip perjanjian sebelumnya dengan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Mereka menyatakan frustrasi atas respons pemerintah yang lambat dan memperingatkan bahwa protes akan meningkat jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Sejarah kekerasan

Pada hari Rabu, pemerintah mengumumkan rencana untuk mempekerjakan hampir 30.000 pekerja kesehatan di sektor publik, sebuah langkah yang dipandang sebagai respons terhadap protes tersebut.

Kementerian Dalam Negeri juga melaporkan bahwa lebih dari 15 personel keamanan terluka selama demonstrasi tersebut, beberapa di antaranya mengalami luka serius. Sebuah video yang dirilis oleh kementerian menunjukkan bentrokan antara pengunjuk rasa dan Unit Penegak Hukum yang ditugaskan untuk melindungi demonstrasi, yang menyebabkan pertengkaran lebih lanjut. (ard)