Dipaksa Mencantumkan Nama Pekerja Restoran, Umat Islam di India Hadapi Diskriminasi

Avesiar – Jakarta

India diwakili dua negara bagian memberlakukan kebijakan “diskriminatif” yang mewajibkan restoran untuk memajang nama semua karyawan mereka di depan umum. Akibat hal itu, menurut umat ​​Islam di India, bahwa mereka telah dipecat dari pekerjaan mereka dan menghadapi penutupan usaha, dikutip dari The Guardian, Ahad (13/10/2024)

Kebijakan ini pertama kali diperkenalkan oleh Yogi Adityanath, biksu Hindu garis keras yang merupakan menteri utama Uttar Pradesh. Bulan lalu, negara bagian Himachal Pradesh, yang diperintah oleh partai oposisi Kongres, mengumumkan bahwa mereka juga akan mewajibkan semua nama pekerja dan karyawan untuk dipajang.

Kebijakan ini, menurut kedua pemerintah negara bagian tersebut, dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan kesehatan dan keselamatan serta peraturan penjualan di negara bagian India utara. Namun, penduduk setempat dan aktivis menuduh bahwa peraturan baru tersebut justru merupakan serangan terselubung terhadap pekerja dan perusahaan Muslim.

Nama-nama di India secara luas menandakan agama dan kasta dan ada kekhawatiran yang berkembang di kalangan pemilik usaha Muslim di Uttar Pradesh bahwa kebijakan ini akan menyebabkan serangan terarah atau boikot ekonomi, khususnya oleh kelompok Hindu garis keras yang aktif di negara bagian tersebut.

“Perintah ini berbahaya, memaksa kami untuk menunjukkan agama kami. Saya yakin pemerintah tahu ini, dan itulah sebabnya hal ini dieksploitasi,” kata Tabish Aalam, 28 tahun, yang berasal dari keluarga koki spesialis di kota Lucknow.

Uttar Pradesh diperintah oleh partai nasionalis Hindu Bharatiya Janata (BJP) yang juga berkuasa di pusat di bawah perdana menteri, Narendra Modi, yang kekuasaannya selama satu dekade ditandai dengan meningkatnya diskriminasi dan serangan anti-Muslim.

Meskipun ada kontroversi dan tuduhan yang memicu perpecahan agama, pada bulan September pemerintah negara bagian Himachal Pradesh mengatakan akan segera mengikuti contoh Uttar Pradesh.

Sharik Ali, 27, yang mengelola sebuah restoran kecil di Shimla, di Himachal Pradesh, mengatakan: “Saya tidak akan merasa aman setelah memajang nama saya di kios saya. Kita telah melihat bagaimana umat Muslim di seluruh India diserang dalam 10 tahun terakhir pemerintahan Modi, tetapi saya tidak menduga hal ini akan terjadi dari pemerintahan Kongres. Mereka tahu apa yang akan mendatangkan suara bagi mereka.” (ard)