Jelang Pemilu November, Diduga Hanya 40 Persen yang Menilai Trump Sedang “Menguras Rawa”

Avesiar – Jakarta

Pemilu AS yang akan berlangsung pada November mendatang semakin menghangatkan kancah politik di negara tersebut. Dilansir The Huffington Post, Selasa (8/9/2026), sebuah kelompok berpengaruh yang terdiri dari para ahli jajak pendapat dari Partai Demokrat, berpendapat semakin banyak pemilih Amerika yang meyakini bahwa Presiden Donald Trump lebih banyak melakukan tindakan yang merusak integritas pemerintah federal daripada membenahinya.

Disebutkan bahwa hal itu dapat menjadi peluang besar bagi partai oposisi menjelang pemilihan umum sela bulan November mendatang.

Dalam sebuah survei baru dari Navigator Research Project, yang temuannya banyak disebarluaskan di kalangan Partai Demokrat, sebagaimana dilansir The Huffington Post tersebut,, menunjukkan bahwa 60 persen pemilih beranggapan Trump justru membawa lebih banyak korupsi ke Washington, dibandingkan dengan hanya 40 persen yang menilai ia sedang mengatasi masalah tersebut.

Padahal, karier politik Trump sendiri dikenal bermula dari janji untuk “menguras rawa” (membersihkan korupsi dan praktik kotor di pemerintahan) serta kritik terhadap pengaruh uang dalam politik.

Ini merupakan perubahan drastis dibandingkan awal masa jabatan Trump; saat itu, dalam jajak pendapat Navigator, selisih antara pemilih yang menganggap Trump menyebabkan korupsi dan mereka yang yakin ia sedang membenahinya hanya sebesar 2 poin persentase.

“Ini adalah perubahan yang sangat besar. Masyarakat merasa bahwa Trump membawa lebih banyak korupsi, dan sentimen ini meluas di berbagai kelompok demografis maupun afiliasi partai,” ujar Tina Tang, direktur jajak pendapat kelompok tersebut.

Pergeseran persepsi ini terjadi pada saat yang krusial: Survei yang sama menunjukkan bahwa sepertiga pemilih, dan hampir 40 persen pemilih independen, menganggap pemberantasan korupsi pemerintah sebagai salah satu dari lima isu utama mereka. Isu ini berada di bawah masalah ekonomi inti seperti layanan kesehatan dan inflasi, namun menempati posisi lebih tinggi dibandingkan isu imigrasi, perumahan, dan kriminalitas. (ard)