Teheran Akan Balas Negara yang Ikut Sanksi AS, Ancam Tidak Ada Setetes Minyak yang Keluar dari Teluk Persia dan Hormuz

Avesiar – Jakarta

Iran bersumpah akan membalas negara mana pun yang bekerja sama dengan upaya AS untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, sebuah langkah yang disebut oleh Menteri Keuangan Scott Bessent sebagai “serangan finansial terbesar yang pernah dikerahkan terhadap pihak lawan,” dilansir The Guardian, Senin (24/8/2026) waktu setempat.

Di sisi Teheran, Kepala keamanan Iran, Mohsen Rezaei, mengatakan bahwa mereka akan memberikan balasan yang “dahsyat bagaikan gempa bumi” jika Washington melanjutkan langkah-langkah yang diusulkan tersebut. Ia juga memperingatkan negara-negara tetangga Iran di kawasan Teluk agar tidak ikut serta dalam kampanye sanksi AS.

“Jika negara-negara di sekitar Iran bergabung dengan pihak Amerika dalam perang ekonomi mereka, tidak akan ada setetes minyak pun yang keluar dari Teluk Persia dan Selat Hormuz,” ujar Rezaei, seraya menambahkan bahwa Iran juga akan menargetkan jalur ekspor minyak lainnya dari kawasan Teluk.

Aktivitas pelayaran melalui selat tersebut terus mengalami gangguan parah sepanjang akhir pekan, yang semakin menambah tekanan pada pasar energi global.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menepis rencana sanksi tersebut sebagai tanda keputusasaan AS, dengan berargumen bahwa langkah-langkah itu akan gagal menaklukkan Teheran. Ia mengatakan bahwa AS telah beralih dari operasi militer ke apa yang ia sebut sebagai “rencana lama yang itu-itu saja”.

Menjelang pengumuman AS tersebut, Uni Emirat Arab (UEA), mitra dagang terbesar Iran di Timur Tengah, mengumumkan penghentian seluruh perdagangan dengan Iran; sebuah langkah yang diyakini Teheran telah dikoordinasikan antara Washington dan UEA.

AS menyatakan akan menjatuhkan sanksi terhadap negara atau entitas mana pun yang berdagang dengan Iran, langkah yang dikenal sebagai sanksi sekunder.

Ujian terhadap retorika AS ini kemungkinan besar bergantung pada apakah negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Rusia meyakini bahwa kelanjutan perdagangan dengan Iran akan memicu tindakan balasan yang nyata dari AS terhadap perekonomian mereka. Selama beberapa dekade, Tiongkok telah menjadi importir utama minyak Iran.

Pada bulan Mei, AS mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan penyulingan minyak Tiongkok beserta bank-bank yang mendanainya. Namun, Kementerian Perdagangan Tiongkok menginstruksikan perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk mengabaikan peringatan AS terkait impor minyak Iran; mereka menyatakan bahwa ancaman tersebut tidak sah dan untuk pertama kalinya menerapkan peraturan pemerintah yang dirancang untuk membuat sanksi AS tidak efektif di wilayah hukum Tiongkok.

pada bulan April, AS sempat menjatuhkan sanksi terhadap Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co, namun Washington kemudian melunak karena Donald Trump menyadari adanya risiko perang dagang dan tarif yang lebih luas dengan Tiongkok—konflik yang kemungkinan besar akan dimenangkan oleh pihak lawan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, kali ini kembali menegaskan penolakan Tiongkok terhadap sanksi sepihak yang tidak memiliki dasar hukum internasional, serta menyatakan keyakinan Tiongkok bahwa cara-cara militer, sanksi, dan taktik tekanan bukanlah solusi yang tepat.

Gedung Putih meyakini bahwa akibatnya, perekonomian Iran kini kembali berada di ambang kehancuran karena hiperinflasi dan hilangnya pendapatan devisa yang disebabkan oleh blokade AS terhadap ekspor minyak. Pada hari Senin, nilai tukar mata uang rial diperdagangkan pada angka 1,992 juta per dolar di pasar tidak resmi, turun 4,5% sejak presiden AS mengumumkan “operasi ekonomi yang melumpuhkan” terhadap Teheran pekan lalu.

“Iran benar-benar sedang hancur lebur!!!” tulis Trump di media sosial menggunakan huruf kapital pada hari Senin.

Sebagaimana diketahui, Iran telah menghadapi semacam kampanye tekanan ekonomi maksimum dari AS selama lebih dari 20 tahun dan sejauh ini berhasil bertahan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengatakan bahwa memaksa atau mengintimidasi negara lain untuk menghentikan atau membatasi hubungan perdagangan mereka dengan negara lain berarti melanggar fondasi terpenting hubungan internasional dan pilar paling mendasar dari Piagam PBB, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan nasional negara-negara. (ard)