Avesiar – Jakarta
Surat edaran yang meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, telah diterbitkan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah..
Hal itu dituangkan dalam Surat Edaran Menaker Nomor M/9/HK.04/VII/2021 tentang Optimalisasi Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan Serta Sarana Kesehatan Bagi Pekerja/Buruh Oleh Perusahaan Selama Pandemi COVID-19 yang diterbitkan pada 3 Juli 2021.
Pada surat itu, Menaker Ida mengatakan situasi terkini penularan Covid-19 dan dampaknya terhadap dunia kerja, baik yang bekerja di rumah maupun dari tempat kerja perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan pekerja agar tetap dapat bekerja dan produktif.
Menaker Ida meminta kepada para gubernur untuk menyampaikan himbauan kepada perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan surat edaran M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Penularan Covid-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.”Kita minta agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai kebijakan PPKM Darurat,” ujar Ida dalam surat edaran tersebut.
Menaker juga meminta agar dunia usaha mendukung kebijakan pemerintah terkait program vaksinasi Covid-19 dengan memberikan kesempatan atau memfasilitasi pekerja untuk memperoleh vaksinasi. Vaksinasi diperlukan untuk mencapai herd immunity dalam menekan laju penyebaran virus.
Perusahaan juga diminta mengupayakan penyediaan masker dan perlengkapan kesehatan seperti hand sanitizer, vitamin, dan suplemen kesehatan lainnya secara rutin bagi pekerja. Mereka juga diminta mengoptimalkan fasilitas kesehatan di perusahaan jika sudah memilikinya.
Selain itu, perusahaan diminta mengefektifkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di unit usahanya masing-masing untuk menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai antisipasi apabila terjadi keadaan darurat, termasuk pekerja yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Bagi perusahaan yang belum memiliki P2K3 dapat membentuk Satgas Penanganan Covid-19. P2K3 atau Satgas Penanganan Covid-19 dimaksud untuk berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 pemerintah daerah setempat,” katanya.
Pemerintah sebelumnya telah memutuskan untuk melaksanakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021 setelah meningkatnya penambahan kasus baru secara signifikan. Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah (work from home) secara penuh. Sementara bagi pekerja sektor esensial dan kritikal, dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi dengan protokol kesehatan ketat. (ard/tempo.co)
Discussion about this post