Avesiar – Jakarta
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) menyelenggarakan diskusi public dengan tema “Dampak Investasi China untuk Indonesia: Produktif atau Korosif?” secara daring, Selasa (2/11/2021).
Dalam diskusi tersebut Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini membahas bahwa sejak ditandanganinya CAFTA, maka masuknya produk-produk Cina ke Indonesia terjadi secara masif. Fenomena baru ekonomi Indonesia dibanjiri produk China secara masif tanpa proteksi memadai.
Didik mengungkapkan bahwa dibanding dengan China, hubungan ekonomi Indonesia dengan Jepang sangat berbeda.
“Memang lebih rumit karena mereka teliti, sehingga negosiasi investasi dan kerja sama lebih lama. Tetapi setelah berjalan menjadi mudah dan lancar. Dengan China kerja sama ekonomi bisa terjadi dengan mudah, tetapi ketika berjalan banyak masalah dan bahkan sulit untuk keluar,” ujar Didik dalam siaran pers yang dikirim ke avesiar.com.
Didik menyatakan bahwa hasil hubungan ekonomi Indonesia dan Cina adalah perdagangan dengan defisit besar dan perekonomian Indonesia begitu berat.
“Hubungan perekonomian yang terjadi berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak menggerus politik bebas aktif Indonesia. Bahkan Indonesia seolah telah menjadi sub-ordinasi China. Kapal China yang masuk perairan Indonesia dihalau dengan sekenanya saja,” beber Didik.
Masih menurut Didik bahwa kecenderungan politik ekonomi yang miring ke China menjadi pertanyaan besar. Singapura saja, lanjutnya, telah mengkaji pengaruh kekuatan dua kutub ekonomi antara China dan Amerika Serikat yang hasilnya lebih terpelihara dan safe hubungan dengan Amerika Serikat yang dominan ketimbang dengan China.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia M. Faisal mengatakan bahwa defisit perdagangan China-Indonesia semakin lebar dalam 7 tahun terakhir, di mana pertumbuhan impor Indonesia dari China jauh melebihi pertumbuhan ekspor Indonesia ke China.
Peningkatan drastis investasi China terjadi sejak tahun 2016 dengan lonjakan investasi menjadi 4,8 Miliar USD atau terbesar kedua setelah Singapura. Hubungan ekonomi menjadi lebih masif sejak adanya progam Belt and Road Initiative (BRI) China tahun 2013, di mana Indonesia masuk sejak tahun 2015.
“Di antaranya adalah proyek Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung kerja sama China Railways International co.Ltd. dan PT Pilar Sinergo BUMN. Namun kemudian cost menjadi bengkak dari 86,5 triliun menjadi Rp 114,24 triliun. Pemerintah menyuntik dana segar 286,7 juta USD (Rp 4 triliun pada APBN 2022) untuk menanggung pembengkakan biaya, “ katanya.
M. Faisal juga menyatakan perlunya Indonesia mengkritisi kembali kerja sama investasi dengan China karena dari segi tata niaga terdapat indikasi kerugian yang ditanggung negara dari sisi penerimaan pajak dan non pajak/royalty.
Faisal Basri, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkapkan bahwa dalam ranking dunia negara tujuan investasi, Indonesia berada pada urutan ke-26 dari seluruh investasi China di seluruh dunia (data economist intelligent unit).
“Nomor 1 FDI adalah di Singapura. Dari negara tersebut pada 2016 perusahaan-perusahaan China secara drastis menanamkan investasi di Indonesia ketika semua fasilitas dan kemudahan diberikan.“ katanya.
Faisal mengatakan perlunya mengevaluasi kembali ihwal pekerja dari China yang selalu dibawa oleh investor China tanpa memperhatikan kepentingan banyak warga lokal Indonesia yang membutuhkan pekerjaan.
“Indonesia harus menegosiasi ulang soal pekerja dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional rakyat Indonesia. Amat berbahaya jika suatu negara dikuasai secara total oleh oligarki, bahkan dikabarkan perusahaan China di luar negeri sampai mendesign kudeta suatu negara bekerja sama dengan aktor-aktor local,” ujar Faisal.
“Meskipun demikian, sebenarnya China akan patuh jika suatu negara menegakkan rule of law secara konsisten. Karenanya, amat disayangkan jika Indonesia malah mengumbar segala fasilitas kepada investor luar negeri dengan tidak proporsional,” lanjut dia.
“Yang diragukan bukan kualitas Kereta Api China, tetapi soal kualitas investasi sekarang, apakah tetap kondusif ataukah telah menjadi korosif. Apalagi dengan bengkaknya biaya dan ketidakjelasan perhitungan investasi kembalinya modal,” kata Faisal menanggapi tentang proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.
Managing Director PPPI A. Khoirul Umam pada kesempatan itu juga menyampaikan bahwa meskipun investasi China berada di urutan ketiga setelah Singapura dan Hongkong menurut data BKPM, namun besar kemungkinan China berada di posisi pertama. “Sebab, Singapura dan Hongkong hanyalah transit dan pintu masuk modal-modal dari China untuk masuk ke Indonesia,” terangnya.
Umam juga menyoroti sejumlah investasi China yang cenderung memanfaatkan celah kelemahan tata kelola pemerintahan negara-negara penerima investasi, sehingga sering berimbas pada perubahan master plan, perubahan harga dan alokasi anggaran, hingga perubahan tenggat waktu pengerjaan.
“Hal ini banyak dimanfaatkan oleh kekuatan oligarki yang mencari keuntungan dari ketidakpastian karakter investasi seperti itu,” tambahnya.
Masih menurut Umam, pemerintah harus benar-benar mengevaluasi transparansi dan akuntabilitas dari setiap pengerjaan proyek investasi bersama China.
“Sebab, jika investasi dijalankan secara serampangan, tidak berdasarkan perencanaan yang matang, terus berubah-ubah, dan memunculkan pembengkakan biaya yang tidak terduga, maka rakyat dan negara akan dirugikan,” jelas dia. (sen)
Discussion about this post