Resolusi DK PBB Hanya Memudahkan Akses Bantuan dan Bukan Penghentian Perang, AS dan Rusia Abstain

Avesiar – Jakarta

Dewan Keamanan PBB (UN Security Council) menyetujui upaya yang lebih lunak untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza, pada Jum’at (22/12/2023), dan menyerukan langkah-langkah mendesak “untuk menciptakan kondisi bagi penghentian permusuhan yang berkelanjutan”.

Dilansir Arab News, Jum’at (22/12/2023), hal itu dilakukan setelah penundaan pemungutan suara selama seminggu dan negosiasi yang intens untuk menghindari konflik hak veto oleh Amerika Serikat.

Di saat dunia marah atas meningkatnya jumlah korban tewas di Gaza dalam 11 minggu perang antara Israel dan Hamas dan memburuknya krisis kemanusiaan di wilayah kantong Palestina, AS abstain untuk mengizinkan dewan beranggotakan 15 negara itu mengadopsi resolusi yang dirancang oleh Uni Emirat Arab.

Anggota dewan yang tersisa memberikan suara untuk resolusi tersebut kecuali Rusia yang juga abstain.

Setelah perundingan tingkat tinggi untuk memenangkan hati Washington, resolusi tersebut tidak lagi melemahkan kendali Israel atas semua pengiriman bantuan kepada 2,3 juta orang di Gaza.

Israel memantau pengiriman bantuan terbatas ke Gaza melalui penyeberangan Rafah dari Mesir dan penyeberangan Kerem Shalom yang dikuasai Israel.

Namun melemahnya pernyataan mengenai penghentian permusuhan membuat frustrasi beberapa anggota dewan – termasuk Rusia yang mempunyai hak veto – dan negara-negara Arab serta Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Resolusi yang diadopsi “menyerukan langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman, tanpa hambatan, dan memperluas akses kemanusiaan serta menciptakan kondisi untuk penghentian permusuhan yang berkelanjutan.” Draf awal menyerukan “penghentian permusuhan yang mendesak dan berkelanjutan” untuk memungkinkan akses bantuan.

Awal bulan ini, Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang menuntut gencatan senjata kemanusiaan, dan 153 negara memberikan suara mendukung langkah yang telah diveto oleh Amerika Serikat di Dewan Keamanan beberapa hari sebelumnya.

AS dan Israel menentang gencatan senjata karena yakin hal itu hanya akan menguntungkan Hamas. Washington malah mendukung jeda dalam pertempuran untuk melindungi warga sipil dan membebaskan sandera yang disandera oleh Hamas.

Bantuan Dipantau

Amerika Serikat bulan lalu abstain untuk mengizinkan Dewan Keamanan menyerukan jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang dalam memperjuangkan “jumlah hari yang cukup” untuk memungkinkan akses bantuan. Langkah ini dilakukan setelah empat upaya yang gagal untuk mengambil tindakan.

Washington secara tradisional melindungi sekutunya Israel dari tindakan PBB dan telah dua kali memveto tindakan Dewan Keamanan sejak serangan militan Hamas pada 7 Oktober yang menurut Israel menyebabkan 1.200 orang tewas dan 240 orang disandera.

Israel membalas Hamas dengan membombardir Gaza dari udara, melakukan pengepungan dan melancarkan serangan darat. Sekitar 20.000 warga Palestina telah terbunuh, menurut pejabat kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

Kebanyakan orang di Gaza telah diusir dari rumah mereka dan para pejabat PBB telah memperingatkan akan adanya bencana kemanusiaan. Program Pangan Dunia mengatakan separuh penduduk Gaza kelaparan dan hanya 10 persen makanan yang dibutuhkan telah masuk ke Gaza sejak 7 Oktober.

Poin penting dalam negosiasi resolusi yang diadopsi pada hari Jumat adalah usulan awal Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk membentuk mekanisme di Gaza untuk memantau bantuan dari negara-negara yang bukan pihak dalam perang tersebut.

Kompromi yang lebih lunak dicapai dengan meminta Guterres menunjuk seorang koordinator senior kemanusiaan dan rekonstruksi untuk membentuk mekanisme PBB guna mempercepat bantuan ke Gaza melalui negara-negara yang bukan pihak dalam konflik tersebut.

Koordinator juga akan memiliki tanggung jawab “untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi di Gaza, jika diperlukan, sifat kemanusiaan” dari semua bantuan tersebut.

Dewan juga menyerukan pihak-pihak yang bertikai “untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan… menyesalkan semua serangan terhadap warga sipil dan objek sipil, serta semua kekerasan dan permusuhan terhadap warga sipil, dan semua tindakan terorisme.” (ard)