Suu Kyi Dapat Tambahan Hukuman Penjara dari Pengadilan Junta Myanmar

Avesiar – Naypyidaw

Aung San Suu Kyi telah divonis pengadilan junta Myanmar atas tiga dakwaan pidana dan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara padanya dalam kasus terbaru terhadap pemimpin sipil yang digulingkan itu.

Sebuah sumber yang mengetahui kasus tersebut mengatakan kepada kantor berita AFP pada Senin (10/1/2022), bahwa wanita berusia 76 tahun itu dinyatakan bersalah atas dua tuduhan terkait dengan mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal dan salah satu melanggar aturan virus corona.

Tuduhan walkie-talkie berasal dari ketika tentara menggerebek rumahnya pada hari kudeta, diduga menemukan peralatan selundupan.

Hukuman Senin (10/1/2022), dilansir TRT World, menambah hukuman yang dijatuhkan pengadilan pada bulan Desember ketika dia dipenjara selama empat tahun karena hasutan dan melanggar aturan Covid-19 saat berkampanye.

Kepala Junta Min Aung Hlaing memotong hukuman menjadi dua tahun dan mengatakan dia bisa menjalani hukumannya di bawah tahanan rumah di ibu kota Naypyidaw.

Kecaman internasional

Putusan bulan Desember mengundang kecaman internasional, dan publik Myanmar kembali ke taktik lama berdemo dengan membenturkan panci dan wajan untuk menunjukkan kemarahan.

Wartawan dilarang menghadiri sidang, dan pengacara Suu Kyi dilarang berbicara kepada media.

Di bawah rezim junta sebelumnya, Suu Kyi menghabiskan masa tahanan rumah di rumah keluarganya di Yangon, kota terbesar di Myanmar.

Hari ini, dia dikurung di lokasi yang dirahasiakan di ibu kota, dengan hubungannya dengan dunia luar terbatas pada pertemuan pra-persidangan singkat dengan pengacaranya.

Selain kasus hari Senin, dia juga menghadapi beberapa tuduhan korupsi yang masing-masing dapat dihukum 15 tahun penjara serta melanggar undang-undang rahasia resmi.

Pada November, dia dan 15 pejabat lainnya, termasuk presiden Myanmar Win Myint, juga didakwa dengan dugaan kecurangan pemilu selama pemilu 2020.

Kudeta militer

Wanita yang bertanggung jawab atas ‘genosida’ Muslim Myanmar itu telah ditahan sejak 1 Februari ketika pemerintahnya dipaksa keluar dalam kudeta pagi, mengakhiri eksperimen jangka pendek Myanmar dengan demokrasi.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi telah menyapu bersih jajak pendapat, mengalahkan partai yang bersekutu dengan militer dengan selisih yang lebih lebar daripada pemilihan 2015 sebelumnya.

Sejak kudeta, banyak sekutu politiknya telah ditangkap, dengan satu menteri utama dijatuhi hukuman 75 tahun penjara, sementara yang lain bersembunyi.

Perebutan kekuasaan para jenderal memicu perbedaan pendapat yang meluas, yang berusaha ditumpas oleh pasukan keamanan dengan penahanan massal dan tindakan keras berdarah yang menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil, menurut kelompok pemantau lokal. (ave)