Avesiar – Naypyidaw
Pengajuan tuduhan korupsi ke-11 terhadap Aung San Suu Kyi, pemimpin terpilih negara itu yang digulingkan dari kekuasaan oleh pengambilalihan militer setahun lalu telah dilayangkan Polisi di Myanmar, media pemerintah negara tersebut melaporkan.
Dilansir TRT World, Sabtu (5/2/2022), Surat kabar The Global New Light of Myanmar melaporkan bahwa Suu Kyi didakwa berdasarkan Undang-Undang Anti-Korupsi yang mencakup penyuapan, yang diancam hukuman penjara maksimum 15 tahun.
Suu Kyi telah menghadapi serangkaian dakwaan sejak dia ditahan ketika militer merebut kekuasaan pada 1 Februari tahun lalu.
Pendukungnya dan kelompok hak asasi manusia mengatakan kasus-kasus terhadapnya tidak berdasar, dan telah dibuat-buat untuk menghalangi dia kembali ke politik dan partisipasi dalam pemilihan baru yang dijanjikan tentara pada tahun 2023.
Suu Kyi telah dijatuhi hukuman enam tahun penjara setelah dinyatakan bersalah mengimpor dan memiliki walkie-talkie secara ilegal dan melanggar pembatasan virus corona.
Dia juga diadili dengan tuduhan melanggar Undang-undang Rahasia Resmi, yang diancam hukuman maksimal 14 tahun. Ekonom Australia Sean Turnell, yang menjadi penasihatnya, adalah salah satu terdakwa.
Sidang pengadilan di ibu kota Naypyitaw dalam kasus rahasia ditunda pada Kamis (3/2/2022) karena Suu Kyi yang berusia 76 tahun menderita tekanan darah rendah, menyebabkan pusing, kata seseorang yang mengetahui proses tersebut, yang berbicara dengan syarat anonim karena sidang tersebut tertutup.
Tapi dia kembali ke pengadilan pada Jum’at ketika sidang dimulai pada lima tuduhan korupsi terkait dengan pemberian izin untuk menyewa dan membeli helikopter.
Laporan hari Jumat di Global New Light of Myanmar dan di TV pemerintah MRTV menuduh bahwa dalam posisinya sebagai penasihat negara, kepala negara de facto Suu Kyi menerima 550.000 dolar dalam empat kali angsuran pada tahun 2019 dan 2020 untuk memfasilitasi kegiatan bisnis perusahaan pengusaha swasta.
Keterangan itu tidak mengidentifikasi siapa yang memberinya uang, tetapi menggambarkannya sebagai sumbangan yang ditujukan ke yayasan kesejahteraan sosial atas nama ibu dari Suu Kyi.
Kasus korupsi lain terhadap Suu Kyi melibatkan tuduhan terkait dengan pembelian dan penyewaan helikopter dan penerimaan suap lainnya. Mereka juga menuduh dia mengalihkan uang yang dimaksudkan sebagai sumbangan amal untuk membangun tempat tinggal, dan menyalahgunakan posisinya untuk mendapatkan properti sewaan dengan harga lebih rendah dari pasar untuk yayasan yang dinamai menurut nama ibunya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Myanmar telah menyatakan tindakan tersebut merampas pendapatan negara yang seharusnya diperoleh.
Pengadilan Suu Kyi atas kecurangan pemilu akan dimulai pada 14 Februari. Militer mengatakan pihaknya merebut kekuasaan karena ada kecurangan pemilih yang meluas dalam pemilu 2020, sebuah tuduhan yang tidak dikuatkan oleh pemantau pemilu independen. (ard)
Discussion about this post