Korea Selatan Memanas, Presidennya Dicekal Bepergian ke Luar Negeri

Avesiar – Jakarta

Kondisi politik Korea Selatan semakin memanas meskipun pemberlakuan darurat militer telah dicabut oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol.

Hari ini, Senin (9/12/2024), dikutip dari The Guardian, ia telah dilarang meninggalkan negara itu. Politisi oposisi menuduh partainya melakukan “kudeta kedua” dengan menolak untuk memakzulkannya atas deklarasi darurat militer yang gagal minggu lalu.

Bahwa Yoon adalah subjek larangan bepergian dikonfirmasi oleh Bae Sang-up, seorang komisaris layanan imigrasi di kementerian kehakiman, Senin (9/12/2024).

Upaya Yoon untuk mengakhiri pemerintahan sipil Selasa lalu hanya berlangsung enam jam setelah anggota parlemen bentrok dengan tentara di gedung parlemen sebelum memberikan suara untuk mencabut perintah tersebut.

Menurut Park Chan-dae, pemimpin partai oposisi Demokrat, dikutip dari The Guardian, hal itu adalah tindakan yang melanggar hukum, inkonstitusional, pemberontakan kedua dan kudeta kedua, merujuk pada pemboikotan suara pemakzulan oleh partai berkuasa People Power (PPP) dan upaya putus asanya untuk mempertahankan Yoon di jabatannya.

Presiden, berdasarkan konstitusi Korea Selatan, tetap menjadi kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan darat kecuali jika ia tidak mampu atau mengundurkan diri.

Yoon telah meminta maaf pada hari Sabtu (7/12/2024), atas upayanya yang tidak lama untuk memberlakukan darurat militer dan berjanji untuk menghadapi segala konsekuensi hukum atau politik, beberapa jam sebelum parlemen dijadwalkan untuk memberikan suara atas pemakzulannya. Yoon mengatakan bahwa dia “sangat menyesal” atas keputusan tersebut, yang menurutnya lahir dari keputusasaan, dan berjanji untuk tidak mencoba memberlakukan darurat militer untuk kedua kalinya. (ard)