Avesiar – Jakarta
Korea Selatan semakin terjerumus ke dalam carut-marut krisis politik setelah parlemen Korea Selatan telah memilih untuk memakzulkan penjabat presiden, Han Duck-soo. Kondisi tersebut telah menyebabkan kebuntuan kebijakan dan merusak reputasi internasionalnya.
Dikutip dari The Guardian, Jum’at (27/12/2024), mosi pemakzulan yang diajukan pada hari Kamis oleh partai oposisi utama dengan suara 192-0 disetujui oleh Majelis Nasional yang memiliki 300 anggota parlemen. Namun, anggota partai berkuasa People Power (PPP) memboikot pemungutan suara hari Jumat.
Sebelumnya, jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Korea Selatan, yang telah berdemonstrasi menentang presiden sebelumnya Yoon Suk Yeol dalam jumlah puluhan ribu, mendukung pemecatannya atas kegagalan darurat militer.
Bagi banyak warga Korea Selatan yang lebih tua, langkah yang telah memicu kekacauan selama enam jam tersebut, membuat mereka mengingatkan kembali kenangan akan transisi berdarah negara itu dari pemerintahan militer ke demokrasi pada tahun 1980-an.
Jabatan presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan atas pemberlakuan darurat militer yang tidak berlangsung lama pada tanggal 3 Desember, diambil alih oleh Han, yang kini terkena dampak yang sama.
Presiden sementara Han Duck-soo menjadi target dari Partai oposisi utama Demokrat, yang memiliki mayoritas di majelis nasional, setelah menuduhnya berpartisipasi dalam pemberlakuan darurat militer yang gagal oleh Yoon, yang berakhir ketika anggota parlemen memaksa masuk ke gedung parlemen untuk membatalkan dekrit Yoon.
Waktu yang dimiliki oleh pengadilan konstitusi yang beranggotakan sembilan orang kurang dari 180 hari untuk mencapai keputusan, yang harus memiliki mayoritas dua pertiga untuk berlaku. Jika menyetujui pemakzulan terhadap Yoon, warga Korea Selatan harus memilih presiden baru dalam waktu 60 hari. (ard)
Discussion about this post