Avesiar – Jakarta
Niat dan perilaku untuk menjadi Muslim yang lebih baik adalah langkah yang sangat mulia., terutama dalam sisi keuangan. Jika seseorang sebelumnya tidak peduli dengan pekerjaan dan transaksi ribawi dalam hidupnya, kemudian beralih ke syariah, maka tentu akan menyelamatkannya di dunia dan akhirat.
Lalu bagaimana hukum menghindar dari riba?
Para ulama sepakat bahwa menghindar dan meninggalkan praktik-praktik riba hukumnya adalah wajib. Artinya, jika kita lakukan maka akan mendapatkan dosa dan jika kita tinggalkan akan mendapatkan pahala.
Hal ini seperti ditulis Ustadz Sunnatullah, seorang pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop, Bangkalan, Jawa Timur, di laman Nahdlatul Ulama, Rabu (26/11/2025), dengan judul, “Hukum Menghindar dari Riba dan Bertransaksi dengan Pelakunya”.
Dituliskan bahwa kewajiban menghindari riba tersebut memiliki dalil yang sangat kuat, baik dari ayat Al-Qur’an maupun hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Al-Qur’an memberikan ancaman yang tegas pada para pelakunya. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah, [2]: 275).
Dalam beberapa riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat tegas melarang umatnya terlibat dalam praktik yang jelas-jelas riba, mulai dari pemakan riba, pemberi, penulis transaksinya, hingga saksi yang terlibat dalam praktik haram tersebut.
Dalam riwayat Abdullah bin Mas’ud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda:
“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, saksinya, dan penulis transaksinya.” (HR Abu Daud).
Keduanya, baik ayat Al-Qur’an, maupun hadits di atas menunjukkan betapa kerasnya larangan riba dalam Islam. Ancaman yang digambarkan Al-Qur’an mulai dari keadaan tercelanya pelaku riba di hari kiamat hingga hukuman kekal dalam neraka bagi mereka yang tetap mengulanginya, menjadi bukti bahwa riba tetapi termasuk dosa besar.
Demikian pula hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi riba, baik pelaku langsung maupun orang yang membantu prosesnya, semua ini menunjukkan bahwa riba adalah perbuatan yang harus ditinggalkan dari segala sisi dan bentuknya.
Berkaitan dengan hal ini, Imam Abu Zakaria Yahya an-Nawawi dalam salah satu karyanya menegaskan:
“Ini merupakan penegasan tentang haramnya menuliskan akad transaksi antara dua pihak yang melakukan riba serta menjadi saksi atas keduanya. Di dalamnya juga terdapat larangan membantu perbuatan yang batil.” (Syarhun Nawawi ‘alal Muslim, [Beirut: Darul Ihya at-Turats, 1392 H], jilid XI, halaman 26).
Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan “Bagaimana hukum menghindar dari riba?” adalah wajib. Kewajiban ini tidak hanya mencakup meninggalkan praktik riba secara langsung, tetapi juga menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam transaksi riba.
Nahdlatul Ulama melalui forum Bahtsul Masail memutuskan bahwa praktik riba dalam konteks perbankan konvensional mencakup sistem bunga bank, dan praktik rentenir yang marak keluar-masuk kampung dengan meminjamkan uang dengan bunga tinggi.
Hukum Uang Pinjaman dari Pelaku Riba
Sedangkan dalam hal meminjam kepada seseorang yang diketahui bahwa hartanya berasal dari riba, para ulama memberikan ketentuan yang cukup longgar. Selama uang yang dipinjam itu tidak benar-benar murni dari riba, tetapi sudah bercampur dalam keseluruhan hartanya, maka hukumnya diperbolehkan meski berhukum makruh.
Tingkat kemakruhan tersebut sesuai banyak-sedikitnya unsur haram dalam harta tersebut, tetapi tidak sampai pada derajat haram selama tidak ada keyakinan kuat bahwa uang yang dipinjam itulah bagian yang haram.
Karenanya, jika masih ada cara lain untuk menghindar, maka sebaiknya menghindar sebagai bentuk wara dan kehati-hatian, tetapi jika tidak memungkinkan maka hukumnya boleh.
Penjelasan ini sebagaimana ditegaskan oleh Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain, dalam salah satu kitabnya mengatakan:
“Ulama mazhab Syafi’i sebagaimana pendapat jumhur ulama membolehkan bertransaksi dengan orang yang mayoritas hartanya haram, seperti para pelaku riba… namun hukumnya makruh, dan kemakruhannya semakin kuat seiring banyaknya unsur haram dalam hartanya. Meninggalkan transaksi seperti itu termasuk bentuk kehati-hatian (wara’) yang penting.
Ibnu Muthiran berkata: ‘Barang siapa yang tidak diketahui asal-usul hartanya meskipun dikenal sebagai orang zalim, lalu terdapat harta di tangannya, maka tidak dapat langsung dikatakan bahwa harta itu berasal dari yang haram. Paling jauh hanya dapat dikatakan bahwa mayoritas hartanya haram, dan bertransaksi dengannya tetap boleh selama tidak diyakini secara pasti bahwa harta tersebut benar-benar dari yang haram.” (Bughyatul Mustarsyidin, [Beirut: Darul Fikr, t.t], halaman 261).
Jika kita bertanya, “Kenapa transaksi dengan orang yang kebanyakan hartanya berasal dari riba bisa tidak haram?”
Jawabannya adalah, karena prinsip dasar dalam kepemilikan harta adalah al-yad (penguasaan atau kepemilikan fisik). Artinya, selama kita tidak memiliki bukti yang pasti bahwa harta yang ada di tangan seseorang itu haram, maka hukum asal harta tersebut adalah halal. Meskipun ada dugaan kuat (ghalabatuzh-zhann) bahwa hartanya berasal dari riba, namun dugaan ini tidak cukup untuk mengharamkan transaksi dengan orang tersebut.
Penjelasan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami (wafat 974 H), dalam salah satu karyanya ia berkata:
“Dan transaksi tersebut tidak menjadi haram meskipun terdapat dugaan kuat bahwa harta itu berasal dari riba, karena prinsip dasar yang dipegang dalam kepemilikan harta adalah keberadaannya di tangan pemiliknya (al-yad). Tidak ada dasar lain yang bertentangan dengan prinsip ini yang dapat dibuktikan secara pasti, maka prinsip ini tetap dipegang dan dugaan kuat tidak dihiraukan.” (Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, [Mesir: Maktabah at-Tijariyah, 1983 M], jilid VII, halaman 180).
Dapat disimpulkan bahwa meminjam uang kepada seseorang yang sebagian besar hartanya berasal dari riba tetap diperbolehkan selama tidak ada kepastian bahwa uang yang kita pinjam adalah bagian yang haram secara langsung.
Hal ini dikarenakan prinsip dasar dalam fiqih menyatakan bahwa selama harta berada dalam penguasaan seseorang tanpa bukti jelas tentang keharamannya, maka hukum asalnya adalah halal meskipun terdapat dugaan kuat sebaliknya.
Wallahua’lam. (adm)
Discussion about this post