• Nasional & Opini
    • Politik
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • HanKam
    • Daerah
    • Kesehatan
    • Edukasi
    • Opini
    • English Version
  • World
    • Economy
    • Politic
    • Law
    • Culture
    • Islam
    • Freedom for Palestine
    • Umra & Hajj
    • Tourism
  • Ekonomi
    • Bisnis & Wirausaha
    • Common
    • Islami
    • Property
    • CSR
  • Nusantara
    • Metro
    • Urban
    • Guru Kita
    • Prestasi
    • Profil Perubahan
    • Wisata
  • Healtech
    • Hidup Sehat
    • Riset
    • Teknologi
    • Gadget
  • Auto-Sport & Hobby
    • Aneka Olah Raga
    • Sepeda
    • Golf
    • Auto
    • Fauna & Flora Care
  • Change
    • Motivasi
    • Entrepreneurship
    • Pensiun Sehat
  • Syar’i
    • Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
    • Muslim Fashion
    • Harmoni Keluarga
    • Griya Harmoni
    • Psikologi
    • Masjid & Activity
  • People & Activity
    • Figure
    • Community
    • Society
    • Social
    • Event
    • Podcast Ladders to be Leaders
  • KAMU KUAT!
    • Kanal Kamu Kuat
    • Podcast KAMU KUAT
  • Youth
    • Smart Teens
    • Students
    • School Story
    • Campuss Story
    • Millennial
  • Kuliner
    • Resto
    • Kaki Lima
    • Resep
  • City Jour & Video
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Home Nasional & Opini Hukum

Ahok Bakal jadi Bos BUMN, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Ungkit Kasus Sumber Waras

by Avesiar
15 November 2019 | 17:33 WIB
in Hukum
Reading Time: 2 mins read
A A
Ahok Bakal jadi Bos BUMN, Komunitas Sarjana Hukum Muslim Ungkit Kasus Sumber Waras

UNGKIT KASUS SUMBER WARAS : Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI, Chandra Purna Irawan. Komunitas Sarjana Hukum Muslim Ungkit Kasus Sumber Waras (foto dikutip dari jpnn.com)

JAKARTA

Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI) mengungkit dugaan kasus merugikan keuangan negara yang dapat mengganjal langkah Basuki Tjahaja Utama alias Ahok, memimpin salah satu perusahaan BUMN.

Salah satunya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal ini diungkit Ketua Eksekutif Nasional BHP KSHUMI Chandra Purna Irawan, merespons rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merekrut Ahok yang juga mantan gubernur DKI Jakarta, sebagai dirut di salah satu perusahaan pelat merah strategis.

Dalam pendapat hukumnya, Chandra mengatakan hahwa menteri memang memiliki hak untuk menunjuk siapa pun menjadi reksi BUMN, tetapi semestinya turut mempertimbangkan substansial regulasi, etika kenegaraan dan respons masyarakat.

Chandra lantas mengungkit dugaan kerugian keuangan negara yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Anggaran Tahun 2015 silam, yakni terkait dengan pembelian lahan milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Artinya, lahan sendiri dibeli sendiri. Hal ini diketahui setelah adanya keterangan dari lurah dan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta. Terdapat dugaan kerugian negara sebesar Rp 191 Miliar dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras,” ucap Chandra kepada jpnn.com, Jumat (15/11).

Menurut sekretaris jenderal LBH Pelita Umat itu, temuan BPK RI tersebut semestinya ditindaklanjuti atau dilakukan penyelidikan berdasarkan Pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Bacaan Terkait :

Penyebab Kecemasan pada Anak dari 8 Hal yang Orang Tua Katakan Tanpa Disadari

IRGC Umumkan Pangkalan Militer AS di Eropa Bisa Jadi Sasaran Jika Serang Iran

Gangguan Mental dan Burnout di Kalangan Gen Z, Penjelasan serta Pencegahannya

Presiden Prabowo Tegaskan Kerja Sama Ekonomi di KTT APEC Bermanfaat Bagi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Akan Merasa ‘Terhormat’ Kembali ke Nvidia Sebagai CEO, Berikut Isi Pernyataan Jensen Huang

Presiden Prabowo di KTT ke-23 ASEAN-India, Dorong Kerja Sama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana

Pezeshkian Tegaskan Iran Dalam Keadaan Perang, Pemerintahannya Harus Tangguh dan Melindungi Penghidupan Masyarakat

Load More

Apabila tidak terdapat kerugian negara, lanjutnya, semestinya lembaga yang berwenang untuk melakukan penyelidikan menyatakan kepada publik bahwa tidak terdapat kerugian negara dan perkara ini ditutup. Apabila tidak terdapat pernyataan tersebut, maka berarti kasus tersebut menggantung atau status quo.

Chandra juga mengutip ketentuan Bab II tentang Persyaratan Anggota Direksi BUMN dalam Permen BUMN Nomor 03 Tahun 2015, pada poin A angka 3, tentang Persyaratan Formal, disebutkan, “direksi perseroan adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan”.

“Apabila berdasarkan ketentuan ini bahwa Ahok belum pernah dihukum karena melakukan pidana yang merugikan keuangan negara, tetapi temuan BPK RI dalam LHP posisi kasusnya masih menggantung, sehingga temuan BPK RI terkait dugaan kerugian negara harus dituntaskan dahulu. Karena ketentuan pasal ini materiilnya adalah kerugian negara,” tutur Chandra.
Terakhir, pihaknya berpendapat bahwa seseorang yang pernah punya masalah dengan hukum dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, secara etika tidak memiliki ruang sebagai pejabat publik.

“Masih banyak orang yang tidak bermasalah. Itulah prioritas yang harus diberi kesempatan. Legitimasi tidak ada masalah hendaknya tidak menjadi justifikasi untuk memarginalisasi aspek etika. Karena sejatinya etika memiliki nilai yang lebih dan sakral dibanding hukum,” tandas Chandra. (ave/dikutip dari jpnn.com)

ShareTweetSendShare
Previous Post

Bagian 1 : Anak Perempuan Sepandai Anak Laki-laki Dalam Mengerjakan Matematika

Next Post

Penyandang Disabilitas Juga Bisa Ikut Uji Praktik SIM

Mungkin Anda Juga Suka :

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

15 November 2026

...

Pemohon Gelisah Vape Dicampur Narkotika, MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU Kesehatan

Pemohon Gelisah Vape Dicampur Narkotika, MK Gelar Sidang Lanjutan Pengujian UU Kesehatan

11 November 2026

...

Presiden Meminta Proses Hukum Dugaan Penyadapan Berjalan Objektif dan Transparan, KSP Dijabat Letjen TNI Ariyo Windutomo

Presiden Meminta Proses Hukum Dugaan Penyadapan Berjalan Objektif dan Transparan, KSP Dijabat Letjen TNI Ariyo Windutomo

4 November 2026

...

Hukum Honorarium Pengacara atau Advokat Sesuai Pembelaaannya

Hukum Honorarium Pengacara atau Advokat Sesuai Pembelaaannya

8 Oktober 2026

...

Komdigi Gandeng Polri Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal, Buntut Kebocoran Data Lama yang Kembali Beredar

Komdigi Gandeng Polri Investigasi Pengedar Data Pribadi Ilegal, Buntut Kebocoran Data Lama yang Kembali Beredar

4 Oktober 2026

...

Load More
Next Post
Penyandang Disabilitas Juga Bisa Ikut Uji Praktik SIM

Penyandang Disabilitas Juga Bisa Ikut Uji Praktik SIM

Bagian 1 : Anak Perempuan Sepandai Anak Laki-laki Dalam Mengerjakan Matematika

Bagian 2 : Anak Perempuan Sepandai Anak Laki-laki Dalam Mengerjakan Matematika

Discussion about this post

TERKINI

Penyebab Kecemasan pada Anak dari 8 Hal yang Orang Tua Katakan Tanpa Disadari

21 November 2026

IRGC Umumkan Pangkalan Militer AS di Eropa Bisa Jadi Sasaran Jika Serang Iran

20 November 2026

Gangguan Mental dan Burnout di Kalangan Gen Z, Penjelasan serta Pencegahannya

19 November 2026

Presiden Prabowo Tegaskan Kerja Sama Ekonomi di KTT APEC Bermanfaat Bagi Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

19 November 2026

Akan Merasa ‘Terhormat’ Kembali ke Nvidia Sebagai CEO, Berikut Isi Pernyataan Jensen Huang

18 November 2026

Presiden Prabowo di KTT ke-23 ASEAN-India, Dorong Kerja Sama Lindungi Rakyat dari Krisis Kesehatan dan Bencana

17 November 2026

Pezeshkian Tegaskan Iran Dalam Keadaan Perang, Pemerintahannya Harus Tangguh dan Melindungi Penghidupan Masyarakat

16 November 2026

Penggunaan Vape Hukumnya Haram Sesuai Fatwa MUI Nomor 131, Simak Penjelasannya

15 November 2026

Bos Nvidia Jensen Huang Mengundurkan Diri dari Semua Jabatan Menyusul Dugaan Kasus-kasus yang Melandanya

14 November 2026

Kelebihan, Kekurangan, Bahaya, Risiko, serta Antisipasi Penggunaan AI dan ChatGPT

14 November 2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Cyber
  • Kontak

© 2017 Avesiar.com - All Rights Reserved

  • Nasional & Opini
    • Politik
    • Hukum
    • Sosial
    • Budaya
    • HanKam
    • Daerah
    • Kesehatan
    • Edukasi
    • Opini
    • English Version
  • World
    • Economy
    • Politic
    • Law
    • Culture
    • Islam
    • Freedom for Palestine
    • Umra & Hajj
    • Tourism
  • Ekonomi
    • Bisnis & Wirausaha
    • Common
    • Islami
    • Property
    • CSR
  • Nusantara
    • Metro
    • Urban
    • Guru Kita
    • Prestasi
    • Profil Perubahan
    • Wisata
  • Healtech
    • Hidup Sehat
    • Riset
    • Teknologi
    • Gadget
  • Auto-Sport & Hobby
    • Aneka Olah Raga
    • Sepeda
    • Golf
    • Auto
    • Fauna & Flora Care
  • Change
    • Motivasi
    • Entrepreneurship
    • Pensiun Sehat
  • Syar’i
    • Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
    • Muslim Fashion
    • Harmoni Keluarga
    • Griya Harmoni
    • Psikologi
    • Masjid & Activity
  • People & Activity
    • Figure
    • Community
    • Society
    • Social
    • Event
    • Podcast Ladders to be Leaders
  • KAMU KUAT!
    • Kanal Kamu Kuat
    • Podcast KAMU KUAT
  • Youth
    • Smart Teens
    • Students
    • School Story
    • Campuss Story
    • Millennial
  • Kuliner
    • Resto
    • Kaki Lima
    • Resep
  • City Jour & Video