Usai Dibentuk DPW Sumut, DPD Asperindo TBPSS Adakan Musda

Avesiar – Tebing Tinggi

Untuk pertama kalinya setelah dibentuk oleh DPW Sumatera Utara, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Tebingtinggi, Batubara, Pematangsiantar dan Simalungun mengadakan Musyawarah Daerah (Musda), di Aula Kemenag Kota Tebing Tinggi, Sabtu (6/8/2022).

Perusahaan logistik yang berpartisipasi dalam kegiatan ini antara lain; TIKI, Trans Cargo, Graha Ray Sejahtera, JNE Express, J&T Express, ID Express, Pandu Logistic, Sicepat Express, SAP, NCS, Shopee Express, Ninja Express, KGP, Baraka Sarana Tama Express, Indah Logistic, Anteraja, Elha Trans, dan DBM Cargo dari keempat wilayah.

Ketua Asperindo DPW Sumut Armansyah menyampaikan bahwa musyawarah tersebut menekankan pentingnya kebersamaan dan terciptanya program kerja yang manfaatnya sama-sama dapat dirasakan baik bagi perusahaan anggota, maupun masyarakat secara luas dan sekaligus menjalin partnership dengan pemerintah daerah setempat.

Pada kegiatan ini juga diadakan pembentukan pengurus DPD Asperindo TBPSS dan terpilih Tito Budaya dari JNE yang akan memimpin DPD itu untuk periode 2022- 2027.

“Dengan terpilihnya Tito sebagai ketua tentunya tantangan ke depan semakin berat. Tidak hanya mengorganisir organisasi yang baik, tetapi dituntut juga untuk meningkatkan kerja sama antar lembaga-lembaga. Kegiatan organisasi lebih ditingkatkan seperti kegiatan eksternal maupun internal terutama dalam melibatkan anggota. Sehingga manfaat Asperindo semakin terasa bagi anggota. Untuk sekretaris, terpilih Muhammad Arifin dari Trans Cargo, dan bendahara yaitu Ray Sitorus dari PT Graha Ray Sejahter,” ujarnya dalam siaran pers.

Fikri Alhaq Fachryana selaku Sekjend Asperindo Sumut pada kesempatan tersebut juga memberikan gambaran peluang dan tantangan logistik secara khusus di Sumatera Utara.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pasca Covid-19 membaik dan diprediksikan akan terus membaik. Logistik, lanjutnya, tidak boleh lagi dipandang sebelah mata. Unsur ini sudah menjadi sektor utama dalam ekonomi hari ini, di mana ekonomi digital ditopang oleh 3 sektor utama yaitu logistik, platform market, dan payment .

“Logistik telah mendukung e-commerce, terlebih adanya potensi baru terhadap produk ataupun komoditi baru yang diperdagangkan secara online di era new normal seperti obat obatan, tanaman, frozen food, dan sebagainya. Logistik juga mendukung pertumbuhan pasar UMKM yang go digital, menjadi support system korporasi dan government, dan tentu saja melayani kebutuhan pengiriman masyarakat secara umum,” bebernya.

Tantangan saat ini bagi perusahaan logistic, tambah dia, adalah pemenuhan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi, diantaranya layanan COD, layanan pengiriman barang-barang dangerous dan perishable good (hewan – tanaman), kebutuhan informasi tracking yang lebih mudah dan pasti , otomatisasi baik di first mile, processing, maupun delivery.

“Di sisi lain saat ini logistik di Sumatera Utara menghadapi tantangan eksternal dan internal di antaranya adalah kualitas SDM dan teknologi perusahaan logistik lokal yang harus bersaing dengan perusahan logistik modal asing. Di mana LPI (Logistik Performance Index) Indonesia masih rendah, biaya angkut SMU (Surat Muatan Udara) yang terus naik/belum turun sejak kenaikan tertinggi di 2019 menyebabkan ongkos kirim mahal,” kata Fikri.

Selain itu, katanya lagi, SLA dalam dwelling time cargo di Bandara Kualanamu yang harus dipercepat kembali, ancaman bajing loncat, pungli dan begal di jalan,  layanan karantina tanaman, hewan dan ikan yang harus ditingkatkan jam layanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, berkembangnya agregator tidak dapat ditahan, namun menyebabkan disintegrasi sales network di dunia logistik.

Lainnya yaitu, adanya kemudahan masuk nya produk asing melalui cross-border yang mengancam produk lokal Sumut, tuntutan diskon besar, program free ongkir dari marketplace yang kian menekan perusahaan logistik, ketidakjelasan payung hukum pertanggungjawaban layanan perusahan logistik dengan customer yaitu antara UU POS dan UU Perlindungan  Konsumen, tarif tol Sumatera yang masih relatif tinggi.

Kemudian, jalan yang masih rusak di beberapa jalan kecamatan di beberapa kabupaten , belum adanya program studi logistik di kampus di Sumut padahal kebutuhan SDM dan riset di bidang logistik tinggi , hingga tantangan sangat memungkinkan nya persaingan bisnis yang kurang sehat (Price War) antar perusahaan logistik, di mana pemerintah harus memperhatikan.

“Tentunya untuk menghadapi tantangan, peluang dan problem yang ada, Asperindo selaku assosiasi dari perusahaan ekspres dan logistik membutuhkan sinergi dan kerja sama berbagai pihak, terlebih pemerintahan, serta utamanya secara internal menguatkan kolaborasi antar provider logistik,” ujarnya. (dwi)