Kisruh Politik Tunisia, Oposisi Boikot Pemilihan Presiden Kecuali Independensi Peradilan Dipulihkan

Avesiar – Jakarta

Boikot terhadap pemilihan presiden Tunisia menjadi isu hangat setelah koalisi oposisi utama Tunisia telah mengumumkan tindakan tersebut, kecuali lawan politiknya dibebaskan dan independensi peradilan dipulihkan, dikutip dari The New Arab, Kamis (2/5/2024).

“Front menolak partisipasi dalam sandiwara pemilu apa pun karena tidak adanya kondisi untuk pemilu yang adil dan demokratis,” kata pemimpin Front Keselamatan Nasional Ahmed Najib Chebbi dalam konferensi pers di Tunisia, Selasa (30/2/2024).

Dikatakannya, partai-partai oposisi besar termasuk gerakan Islam yang pernah berpengaruh, Ennahdha, yang tergabung dalam Front Keselamatan Nasional, tidak akan mencalonkan kandidat mana pun untuk pemilihan presiden dari “dalam atau di luar barisannya.”

Sejak Saied mengkonsolidasikan kekuasaan pada tahun 2021 dengan membekukan parlemen dan menulis ulang konstitusi negara dalam referendum dengan jumlah pemilih yang rendah, lebih dari dua puluh lawan politik telah didakwa atau dipenjara.

Tuntutan yang diajukan yaitu pembebasan politisi yang dipenjara, memastikan independensi komisi pemilihan, memulihkan independensi peradilan, dan membuka kembali markas besar partai Ennahdha.

Selain menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara atas tuduhan terkait terorisme kepada pemimpin partai dan mantan ketua parlemen Ennadha Rached Ghannouchi, markas besarnya juga ditutup. Tuduhan itu, menurut Kelompok Hak Asasi Amnesty International, bermotif politik.

Konstitusi baru Tunisia menyebutkan bahwa presiden dapat menunjuk anggota otoritas pemilu dan hakim.

Presiden Tunisia Saied atau incumbent, diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua dalam pemilihan presiden mendatang yang dijadwalkan pada September atau Oktober.

Meskipun sebagian besar berada di penjara atau pengasingan, tujuh politisi telah mengumumkan pencalonan mereka untuk pemilu mendatang.

Sekitar seratus tokoh oposisi, pada Maret 2024, mendukung pencalonan Essam Chebbi, ketua Partai Republik, yang dipenjara atas tuduhan berkonspirasi melawan keamanan negara.

Abir Moussi, Presiden Partai Konstitusi Bebas dan saat ini dipenjara karena berupaya “menggulingkan negara”, juga telah mengumumkan pencalonannya.

Terdapat beberapa kandidat termasuk mantan menteri Safi Said, yang saat ini tinggal di Prancis, Lutfi Meraïhi, ketua Partai Republik Persatuan Rakyat, jurnalis Nizar Chaari, dan Alifa Hamdi, Presiden Partai Republik Ketiga. (ard)