Ijtima Ulama Indonesia Tegaskan Dukungan Mengawal Pembangunan Nasional di Bawah Kepemimpinan Presiden Prabowo

Avesiar – Jakarta

Para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, membacakan Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia sebagai bentuk penguatan arah moral dan kebangsaan dalam mengawal perjalanan bangsa.

Kesepakatan tersebut dibacakan oleh K.H. Muhidin Almanafi di hadapan Presiden Prabowo, jajaran menteri Kabinet Merah Putih, para ulama, tokoh agama, serta ribuan kader PKB yang menghadiri peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi,” yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (23/07/2026).

Dokumen yang berisi rekomendasi strategis tersebut kemudian diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud dukungan ulama terhadap arah pembangunan nasional.

Dalam pembukaannya, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia menyatakan telah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta cita-cita para pendiri bangsa, mereka menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat perjalanan bangsa ke depan.

“Kami, para ulama, pimpinan pondok pesantren, dan tokoh agama yang tergabung dalam Ijtima Ulama Indonesia, setelah mencermati dinamika nasional, perubahan tatanan dunia, serta arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, berlandaskan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita para pendiri bangsa, menyampaikan rekomendasi sebagai berikut,” demikian dibacakan K.H. Muhidin Almanafi, dikutip dari laman Sekretariat Negara, Sabtu (25/7/2026).

Tiga poin utama rekomendasi tersebut yaitu; pertama, menguatkan negara untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, dan sejahtera melalui dukungan terhadap langkah-langkah strategis pemerintah. Kedua, memastikan negara yang kuat tetap berjalan dalam koridor konstitusi, keadilan, dan tata kelola yang baik. Ketiga, meneguhkan komitmen ulama untuk terus memperbaiki dan menata Nahdlatul Ulama, menguatkan umat, bangsa, dan negara.

“Ijtima Ulama mendukung langkah-langkah strategis Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kedaulatan bangsa, membangun kemandirian ekonomi, mempercepat industrialisasi dan hilirisasi, mewujudkan ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengembalikan arah pembangunan nasional pada amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 demi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Ijtima Ulama Indonesia melalui rekomendasinya juga menegaskan komitmen untuk terus mengawal jalannya pemerintahan melalui peran moral dan keagamaan yang konstruktif. Selain itu, para ulama meyakini bahwa penguatan organisasi keagamaan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kami meyakini, semakin sehat dan kuat Nahdlatul Ulama, semakin besar kontribusinya bagi umat, semakin kokoh persatuan bangsa, dan semakin efektif negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” ucap K.H. Muhidin Almanafi.

K.H. Muhidin Almanafi kemudian menyerahkan langsung dokumen Kesepakatan Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan rekomendasi Ijtima Ulama Indonesia kepada Presiden Prabowo menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan pemerintah merupakan kekuatan penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mengawal pembangunan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat dan cita-cita konstitusi. (put)