Avesiar – Jakarta
Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat guna mengendalikan laju kasus COVID-19 di Indonesia rencananya akan diterapkan pemerintah. PPKM Darurat tersebut akan dipimpin oleh Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Invest) Luhut Binsar Pandjaitan.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai tidak ada yang spesial dari PPKM Darurat, termasuk penunjukkan Luhut sebagai pemegang komando. Faktanya, penanganan pandemi di Indonesia tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
“Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun segitu-gitu aja. Faktanya pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang inkonsisten dan seringkali blunder,” kata pria yang akrab disapa Irwan Fecho saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).
Menurut Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini, kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM dalam mengendalikan laju pandemi itu bersifat normatif. Sebab pada akhirnya diserahkan ke pemerintah daerah (pemda) dan implementasinya menggunakan APBD.
“Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?,” kata legislastor asal Kalimantan Timur ini.
Irwan melanjutkan, di samping pemerintah yang tidak fokus dan konsisten, persentase distribusi vaksin masih sangat rendah, begitu tracing dan testing. Padahal, semua itu diperlukan untuk penanganan pandemi.
“PPKM tanpa disertai upaya tracing dan testing yang masif itu ngabisi baterai aja. Lebih baik lockdown sekalian. Nggak boleh ragu-ragu,” katanya.
“Dengan situasi seperti ini lebih baik tegas lockdown, kemudian intensifkan realisasi pemberian vaksin dan juga masifkan tracing dan testing. Itu baru konkret turunkan tren Covid yang terus naik,” kata Doktor Kehutanan Universitas Mulawarman ini (ard/sindonews).
Discussion about this post