Avesiar – Jakarta
Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara mengadakan acara Silaturahmi dan Halaqah Dakwah Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Selasa (13/6/2023).
Kegiatan bertema Urgensi Peran Dai dan DKM Masjid dalam membangun ukhuwah di tahun politik tersebut diikuti lebih dari 100 dai-daiyah dan Pengurus Masjid se Jakarta Utara.
Narasumber yang hadir antara lain, ketua bidang dakwah dan ukhuwah MUI Pusat KH. M. Cholil Nafis, Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH. Ahmad Zubaidi, dan Pengurus Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI Pusat Irjen Pol (Purn) Ir. Hamli, M.Si, serta dihadiri oleh Wakil Wali Kota Jakarta Utara Juaini.
Berlangsungnya kegiatan tersebut menyikapi situasi politik di Indonesia mulai mengalami tensi yang meninggi di pertengahan tahun 2023, di mana perhelatan politik di Februari tahun 2024 yang akan di gelar untuk memilih Presiden, calon Presiden, dan anggota legislatif, memungkinkan tingginya tensi politik dan diharapkan tidak diiringi situasi yang menegangkan di tengah-tengah masyarakat.
Cholil Nafis mengatakan bahwa kunci damai di tahun politik ini adalah jika masyarakat dapat membangun ukhuwah holistik. “Ukhuwah Holistik adalah ukhuwah antar warga bangsa dengan tidak mengenal sekat-sekat primordial baik karena suku, ras maupun agama atau preferensi politik”, jelasnya.
Dengan ukhuwah holistic, kata dia, maka sungguhpun ada perhelatan politik, persatuan dan kesatuan dapat terjaga, karena masyarakat sudah memahami bahwa persaudaraan adalah di atas segala-galanya.
Dia juga menegaskan, bahwa terkait preferensi politik, orang dapat memilih berdasar selera masing-masing, mungkin karena kesamaan suku, agama, ras atau hal-hal lain karena adanya pertemuan emosi, tetapi yang terpenting adalah bagaimana satu sama lain tetap saling menghargai dan menghormati.
“Hasrat politik jangan sampai melupakan seseorang pada ranah-ranah publik yang menjadi simbol pemersatu. Artinya ada tempat tertentu yang tidak boleh digunakan untuk kampanye atau untuk mendukung salah satu calon atau pasangan calon, contohnya masjid dan tempat ibadah lainnya,” ujar dia.
Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat KH Ahmad Zubaidi, sebagai narasumber kedua, menekankan pentingnya para dai-daiyah dan pengurus masjid memperhatikan metode dakwahnya di tahun politik ini.
“Dai dan daiyah menempati tempat yang strategis sebagai influencer, karena para dai serta daiyah lah yang dapat berbicara di depan umat baik melalui mimbar formal ataupun ceramah-ceramah umum lainnya,” kata Kyai Zubaidi.
Sebagai influencer, lanjut Kyai Zubaidi, dai serta daiyah dapat membangun imej dan persepsi masyarakat tentang isu tertentu dan bahkan dapat menggerakkan masyarakat untuk berbuat apa atas dasar keyakinan yang dibangun para influencer.
“Di tahun politik ini para dai serta daiyah hendaknya mendakwahkan hal-hal yang mendorong semakin kuatnya beragama dan membangun persatuan dan kesatuan di tengah banyaknya perbedaan. Adanya perbedaan preferensi politik adalah sebuah keniscayaan, untuk itu para dai serta daiyah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa perbedaan preferensi politik tidaklah berpengaruh kepada keyakinannya. Dai harus terus menggelorakan semangat ukhuwah, kesejukan, dan kedamaian,” imbaunya.
Pengurus Badan Penanggulangan Ekstrimisme dan Terorisme MUI Pusat Irjen Pol (Purn) Hamli, mengingatkan para peserta akan bahaya gerakan ektrimisme yang dapat membuat kekacauan di tengah panasnya situasi politik.
“Gerakan ektrimisme tidak akan berhenti selama idiologinya masih terus hidup di tengah-tengah masyarakat, dan di saat-saat masyarakat dalam keterbelahan, maka ektrimisme ini akan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya,” jelas Hamli. (put)
Discussion about this post