Avesiar – Jakarta
Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwwah di Tahun Politik menjadi tema silaturahmi Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bandung bekerja sama dengan Universitas Pasundan (UNPAS) dengan Dewan Kemakmuran Masjid dan Para Dai se Bandung Raya di Gedung Rektorat Universitas Pasundan Bandung, Senin (29/5/2023).
Keynote speaker pada acara tersebut Dr. KH. M. Cholil Nafis, Lc., MA., Ketua Bidang dakwah dan Ukhuwaah MUI Pusat. Dalam penyampaian orasinya ustadz Cholil menekankan pentingnya para dai dan pengurus Masjid dapat menjaga ukhuwwah umat di tahun politik.
“Hendaknya para dai dan DKM dapat menjadikan masjid sebagai pusat penyatuan umat di tahun politik ini, mengingat biasanya di tahun-tahun politik banyak pihak yang ingin mencari suaranya di masjid, bahkan tak jarang ada calon tertentu yang rajin ke masjid menjelang pemilu dan saat tidak jadi tidak pernah ke masjid lagi,” demikian kata dia.
Dia menegaskan perbedaan antara politik identitas dan identitas politik. Dikatakannya, bahwa kalau identitas politik itu boleh. Warga masyarakat boleh memilih pemimpin berdasarkan identitas yang melekat kepadanya, apakah karena satu daerah, satu agama atau satu kepentingan, yang terpenting tidak memandang orang diluar dirinya itu sebagai musuh atau sampai menghukumi dengan hukum tertentu, misal munafik, kafir dan lain sebagainya. Atau sikap-sikap yang merasa paling bener sendiri.
“Kalau politik identitas, ini yang dilarang, karena politik identitas itu sebuah terminologi tentang aktivitas politik yang ekslusif, yaitu memilih preferensi politik berdasar suku, ras, dan agama, dengan memandang preferensi pilihan politik di luar itu salah dan ia cenderung memusuhinya.
“Umat Islam hendaknya tidak golput saat pemilu nanti karena golput itu dapat membahayakan bangsa, juga umat Islam hendaknya menjadikan pemilu ini sebagai ajang untuk memilih pemimpin bukan mencari musuh atau bahkan membuat permusuhan,” lanjutnya.
Sesuai pengalaman, dia mengungkapkan, Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019, menjelang Pemilu digelar terjadi kerawanan sosial akibat terjadinya politik yang memecahbelah umat yang mengakibatkan polarisasi dari sisi agama, ras, suku, antar golongan dan lain-lain. “Politik yang dapat memecahbelah umat sangat membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI sebagai Negara yang majemuk dan dapat merusak prinsip bhineka tunggal ika,” ujarnya.
Untuk itu, imbuhnya, perlu adanya kesepahaman pengelola tempat ibadah untuk tidak menjadikan tempat ibadah sebagai ajang kampanye politik praktis dan ajang penyebaran politik yang dapat memecahbelah umat dan sebaliknya tempat ibadah dapat dijadikan sebagai arena pendidikan politik umat agar umat memiliki kedewasaan dalam menghadapi perbedaan preferensi politik menjalang pemilu.
Sementara itu, Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Ahmad Zubaidi, MA sebagai salah satu narasumber dalam kegiatan menjelaskan pentingnya para DKM memiliki manajemen dakwah di masjid agar dakwah dapat diselenggarakan dengan baik dan tidak terpengaruh oleh hiruk-pikuk tahun politik.
Kyai Zubaidi mengingatkan bahwa posisi para dai sangat strategis, karena para dailah yang memiliki akses dengan umat sangat luas dan setiap waktu dapat berkomunikasi dengan umat, karena itu para dai harus dapat mengambil posisi sebagai penengah seandainya terjadi ketegangan politik ataupun bahkan konflik.
“Agar para dai dapat berdakwah dengan benar, maka hendaknya para dai berdakwah dengan semangat dakwah Islam wasathiyah,” ujar Kyai Zubaidi.
Pembicara lainnya irjen Pol (Pur) Hamli dalam paparannya mengingatkan agar semua komponen masyarakat tetap mewaspadai jangan sampai Pemilu disusupi oleh kelompok teroris. Terorisme itu bukan rekayasa, faktanya ada, mereka yang terlibat terorisme motivasinya adalah mati syahid dan ingin mendapatkan bidadari di surga,“ kata Hamli.
Untuk itu dia meminta agar para dai dan DKM ikut mencermati di lingkungan masing-masing jika ada gerakan-gerakan mencurigakan segera laporkan ke pihak berwaji. Di samping itu, para dai dan DKM juga dapat mengkounter terorisme dengan dakwah yang mencerahkan dan dakwah Isalm wasathiyah sebagaimana disampaikan MUI.
Undangan khusus lainnya yang hadir antara lain, Ketua Umum Kota Bandung Prof Dr. KH. Miftah Faridl, Rektor Universitas Padjadjaran Prof Dr. Ir. Edy Yusuf, KPU Kota Bogor, dan juga beberapa pengurus paguyuban Pasundan. (put)
Discussion about this post