Denmark akan Melarang Anak di Bawah 13 Tahun Memiliki Ponsel, Usia 16 – 17 Tahun Tidak Membawa HP ke Sekolah

Avesiar – Jakarta

Penggunaan ponsel di sekolah dan klub sepulang sekolah di Denmark akan dilarang atas rekomendasi komisi pemerintah yang juga menemukan bahwa anak-anak di bawah 13 tahun tidak boleh memiliki ponsel pintar atau tablet sendiri.

Dikutip dari The Guardian, Selasa (25/2/2025), pemerintah Denmark mengatakan akan mengubah undang-undang yang ada untuk memaksa semua folkeskole, sekolah dasar dan menengah pertama yang komprehensif, menjadi bebas ponsel, yang berarti bahwa hampir semua anak berusia antara tujuh dan 16-17 tahun akan diwajibkan oleh hukum untuk tidak membawa ponsel mereka ke sekolah.

Pemerintah Denmark yang sebelumnya menolak untuk memperkenalkan undang-undang semacam itu, telah mengubah haluannya. Pemerintah di seluruh Eropa juga mencoba memberlakukan peraturan yang lebih ketat pada akses anak-anak ke ponsel dan media sosial.

Untuk menyelidiki ketidakpuasan yang berkembang di kalangan anak-anak dan kaum muda, perdana menteri Mette Frederiksen membentuk Komisi kesejahteraan Denmark pada tahun 2023.

Disebutkan, kebijakan yang telah lama ditunggu-tunggu, dan diterbitkan pada hari Selasa, membunyikan alarm atas digitalisasi kehidupan anak-anak dan kaum muda dan menyerukan keseimbangan yang lebih baik antara kehidupan digital dan analog. Di antara 35 rekomendasinya adalah perlunya undang-undang pemerintah yang melarang telepon di sekolah dan klub sepulang sekolah.

Kepada Politiken, Menteri untuk anak-anak dan pendidikan, Mattias Tesfaye, mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk mengembalikan sekolah sebagai ruang pendidikan, tempat ada ruang untuk refleksi dan tempat itu bukan perpanjangan dari kamar tidur remaja.

Akan ada ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat pengecualian, termasuk untuk anak-anak dengan kebutuhan pendidikan khusus, tetapi ia mengatakan telepon seluler dan tablet pribadi “tidak boleh ada di sekolah, baik saat istirahat maupun selama pelajaran”.

“Pemerintah telah mulai mempersiapkan amandemen legislative,” katanya.

Hal itu, karena menurutnya, tiba-tiba, layar ada di mana-mana di sekolah, dan baru setelah itu kami mulai membahas konsekuensinya.

“Baik studi akademis maupun komisi mulai mengatasi konsekuensi negatifnya. Dalam dua tahun saya menjadi menteri pendidikan saja, kami menjadi agak lebih bijaksan,” tambahnya.

Penelitian komisi tersebut menemukan bahwa 94 persen anak muda memiliki profil media sosial sebelum mereka berusia 13 tahun – meskipun itu merupakan usia minimum untuk banyak platform media sosial – dan bahwa anak-anak berusia sembilan hingga 14 tahun menghabiskan rata-rata tiga jam sehari di TikTok dan YouTube.

“Hal ini meningkatkan risiko anak-anak terpapar, antara lain, budaya perbandingan yang tidak pantas, tekanan untuk selalu siap sedia, serta konten dan fitur yang berbahaya,” kata Komisi tersebut.

Pada saat yang sama, lanjut Komisi tersebut, hal itu menyita waktu dan perhatian dari hal-hal penting di masa kanak-kanak dan remaja seperti kegiatan rekreasi, menghabiskan waktu secara fisik dengan teman dan keluarga, bermain, dan tenggelam dalam membaca serta kegiatan lainnya.

Dikatakan bahwa perusahaan teknologi harus dipaksa untuk melindungi anak-anak dari desain yang “mencandukan” dan konten yang tidak pantas. Sementara itu, orang tua tidak boleh memberikan anak-anak telepon pintar atau tablet hingga mereka berusia minimal 13 tahun.

Ketua komisi, Rasmus Meyer, membandingkan larangan telepon seluler dengan tidak mengizinkan merokok di sekolah dan mengatakan bahwa saat seorang anak diberi telepon pintar “itu akan menguasai seluruh kehidupan anak tersebut”. (ard)