Laksanakan Instruksi Presiden Prabowo Pulihkan Sumatera, Kementerian & Lembaga, BNPB, TNI dan Polri Ekstra Responsif

Avesiar – Jakarta

Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran pemerintah untuk mengerahkan secara maksimal seluruh sumber daya yang ada dalam penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menjadi prioritas nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen tersebut dalam keterangan pers di Posko Nasional Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025).

Dalam keterangan pers itu hadir, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan para Kepala Staf Angkatan.

“Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total,” ujar Pratikno, dilansir laman Sekretariat Negara.

Presiden Prabowo, lanjut Pratikno, juga menginstruksikan seluruh jajaran terkait untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital.

“Artinya, terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga, luar biasa, dari TNI dan Polri,” ucapnya.

Pratikno juga menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani bencana sejak hari pertama kejadian, mulai dari evakuasi korban, distribusi kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, hingga pemulihan berbagai layanan publik.

“Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” bebernya.

Pesawat A400 milik TNI AU telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi. Selain itu, sebanyak lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga diterjunkan untuk menjangkau wilayah terisolir.

“Daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, per kemarin sudah berhasil dilakukan air drop [bantuan] dengan pesawat angkut TNI AU CN-295, A-2904, dan juga C-130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal angkut TNI,” ungkapnya.

Pemerintah juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, dan dapur umum di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain itu, dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban.

BUMN, tambah Pratikno, juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik seperti jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi bahan bakar minyak (BBM), dan akses jalan dan logistik.

“Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5-6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun-Bireuen maupun Tarutung-Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali,” terangnya.

Sedangkan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom telah menurunkan sebanyak 2.498 personel untuk pemulihan layanan telekomunikasi dan PT Pertamina (Persero) telah melakukan pengiriman BBM melalui jalur darat.

“Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit,” ungkapnya.

Pratikno mengatakan, bahwa selain upaya tanggap darurat, pemerintah juga tengah mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) untuk memulihkan kembali aktivitas kehidupan masyarakat.

“Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya,” paparnya. (put)