Avesiar – Jakarta
Gerakan Palestina, sebagaimana dinyatakan seorang pemimpin senior Hamas pada Ahad (8/2/2026), tidak akan menyerahkan senjatanya atau menerima intervensi asing di Gaza serta menolak tuntutan AS dan Israel.
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang melaksanakannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima. Selama ada pendudukan, ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan, sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” kata Khaled Meshal, yang sebelumnya memimpin kelompok tersebut, di sebuah konferensi di Doha, dilansir The New Arab.
Sebagai sebuah gerakan Islamis, Hamas, telah melancarkan perjuangan bersenjata melawan apa yang dianggapnya sebagai pendudukan Israel atas wilayah Palestina. Mereka melancarkan serangan lintas batas mendadak ke Israel dari Gaza pada 7 Oktober 2023, yang memicu perang terbaru dan kampanye genosida di wilayah Palestina, menewaskan lebih dari 71.000 warga Palestina sejak saat itu.
Gencatan senjata yang dimediasi AS di Gaza berada dalam fase kedua, yang memperkirakan demiliterisasi wilayah tersebut – termasuk pelucutan senjata Hamas – bersamaan dengan penarikan bertahap pasukan Israel.
Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata adalah garis merah, meskipun mereka mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan.
Para pejabat Israel mengklaim bahwa Hamas masih memiliki sekitar 20.000 pejuang dan sekitar 60.000 senapan Kalashnikov di Gaza.
Sebuah komite teknokrat Palestina telah dibentuk dengan tujuan untuk mengambil alih pemerintahan sehari-hari di Jalur Gaza yang porak-poranda, tetapi masih belum jelas apakah, atau bagaimana, komite tersebut akan menangani masalah demiliterisasi.
Komite tersebut beroperasi di bawah apa yang disebut “Dewan Perdamaian,” sebuah inisiatif yang diluncurkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Awalnya dirancang untuk mengawasi gencatan senjata Gaza dan rekonstruksi pasca-perang, mandat dewan tersebut telah diperluas, sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan kritikus bahwa dewan tersebut dapat berkembang menjadi saingan bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Trump meluncurkan dewan tersebut di Forum Ekonomi Dunia di resor ski Swiss, Davos, bulan lalu, di mana para pemimpin dan pejabat dari hampir dua lusin negara bergabung dengannya dalam menandatangani piagam pendiriannya.
Selain Dewan Perdamaian, Trump juga membentuk Dewan Eksekutif Gaza – sebuah panel penasihat untuk komite teknokrat Palestina – yang terdiri dari tokoh-tokoh internasional termasuk utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner, serta mantan perdana menteri Inggris Tony Blair.
Pada hari Minggu, Meshal mendesak Dewan Perdamaian untuk mengadopsi apa yang disebutnya sebagai “pendekatan seimbang” yang akan memungkinkan rekonstruksi Gaza dan aliran bantuan kepada sekitar 2,2 juta penduduknya, sambil memperingatkan bahwa Hamas “tidak akan menerima pemerintahan asing” atas wilayah Palestina.
“Kami berpegang teguh pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau pengembalian mandat dalam bentuk apa pun,” kata Meshal.
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza milik rakyat Gaza dan Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” tambahnya. (ard)
Discussion about this post