Wajib Halal Oktober 2024, Kemenag dan Kemenparekraf Percepat Sertifikasi Halal Produk Layanan Wisata

Avesiar – Bandung

Sinergi dan kolaborasi dalam rangka percepatan sertifikasi halal bagi produk layanan wisata menjadi kesepakatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf.

Keseriusan sinergitas keduanya mengemuka saat sharing session antara Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham pada acara Forum Diskusi Penguatan Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata di Universitas Padjajaran, Bandung, baru-baru ini.

Hal itu tercetus karena Indonesia secara bertahap akan memberlakukan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar pada Oktober 2024. Penerapan kebijakan tersebut berbagai upaya dilakukan, termasuk melakukan sinergi lintas kementerian/lembaga menjelang saat tersebut.

Dikutip dari laman Kementerian Agama, Ahad (7/4/2024), komitmen tersebut juga menjadi upaya kolaboratif kedua pihak dalam menyukseskan Wajib Halal Oktober 2024 yang akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024 mendatang.

“Pada tahun Wajib Halal Oktober 2024 ini, kami upayakan cara-cara yang extraordinary untuk melakukan kerja sama secara terbuka dan masif. Kali ini kami akan mengajak Pak Menteri Parekraf nanti untuk melaunching program ini yang nantinya akan berada di 3.000 titik desa wisata yang tersebar di tanah air,” kata Kepala BPJPH M. Aqil Irham, Kamis (4/4/2024).

Aqil juga menambahkan bahwa mereka tidak hanya hadir, tapi juga akan melakukan sosialisasi, pendampingan hingga fasilitasi (sertifikasi halal) kepada para pelaku UMK di lokasi.

Program kolaboratif serupa dalam rangka menyambut Wajib Halal Oktober 2024, dikatakan Aqil saat ini juga tengah dijalankan oleh BPJPH dengan berbagai stakeholder baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota.

Komitmen juga disampaikan Menteri Parekraf Sandiaga Uno dengan menguatkan sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) yang juga sejalan dengan program jaminan produk halal (JPH). “Kami merasa Wajib Halal Oktober 2024 ini merupakan upaya kita untuk menjalankan amanat perundang-undangan, maka kami serius banget. Kami berkomitmen untuk terus memperkuat Pariwisata Ramah Muslim (PRM), apalagi kami selaraskan dengan sertifikat halal,” ujar Sandiaga.

Sandiaga menyebut bahwa ada 3.000 desa wisata yang akan dikerjasamakan dengan kampus seperti Unpad. “Mudah-mudahan ini akan menjadi memperkuat posisi kita sebagai Destinasi Wisata Halal nomor 1 dunia,” ucapnya.

Demi mendorong percepatan penerapan sertifikasi halal di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Kemenparekraf telah menerbitkan Surat Edaran tentang Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman untuk Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 25 Maret 2024. “Jadi melalui surat edaran ini diharapkan bisa menambah wawasan literasi mengenai wisata ramah muslim dan juga meningkatkan awareness sertifikasi halal,” kata Sandiaga, dikutip dari laman Kementerian Agama.

Sedangkan Rektor Unpad Rina Indiastuti, mengatakan bahwa Jawa Barat memiliki potensi halal yang besar, terlebih dengan dukungan komunitas Muslim yang sangat besar. Untuk itu pihaknya berencana untuk segera membentuk Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai peran aktif Unpad dalam memperkuat ekosistem halal khususnya di Jawa Barat. (adm)