Ditolak, Permintaan Israel Agar ICC Mencabut  Surat Perintah Penangkapan Netanyahu

Avesiar – Jakarta

Permintaan Israel untuk mencabut surat perintah penangkapan terhadap perdana menteri dan mantan menteri pertahanannya, ditolak. Sementara ICC meninjau gugatan Israel terhadap yurisdiksinya terkait pelaksanaan perang Gaza, dilansir The New Arab, Kamis (17/7/2025).

Dalam keputusan yang dipublikasikan di situs web ICC, para hakim juga menolak permintaan Israel untuk menangguhkan penyelidikan ICC yang lebih luas atas dugaan kejahatan kekejaman di Wilayah Palestina.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan pada 21 November untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, serta seorang pemimpin Hamas, Ibrahim al-Masri, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Pengadilan tersebut menyatakan pada bulan Februari bahwa para hakim telah mencabut surat perintah penangkapan untuk al-Masri, yang juga dikenal sebagai Mohammed Deif, menyusul laporan yang kredibel tentang kematiannya.

Israel menolak yurisdiksi pengadilan yang bermarkas di Den Haag dan menyangkal kejahatan perang di Gaza, tempat Israel melancarkan kampanye militer. Israel sedang menggugat surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant.

Israel berargumen bahwa keputusan majelis banding pada bulan April yang memerintahkan majelis praperadilan untuk meninjau keberatan Israel terhadap yurisdiksi pengadilan berarti tidak ada dasar yurisdiksi yang sah untuk surat perintah tersebut.

Para hakim menolak alasan tersebut sebagai tidak tepat, dengan menyatakan pada hari Rabu bahwa gugatan yurisdiksi Israel terhadap surat perintah penangkapan masih tertunda dan bahwa surat perintah tersebut akan tetap berlaku sampai pengadilan memutuskan secara khusus mengenai masalah tersebut.

Tidak ada batas waktu untuk putusan yurisdiksi dalam kasus ini.

Pada bulan Juni, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada empat hakim di ICC, sebuah pembalasan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas penerbitan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu oleh pengadilan perang tersebut.

Dua hakim yang dijatuhi sanksi tersebut merupakan anggota panel yang memutuskan untuk menolak permintaan Israel untuk mencabut surat perintah tersebut. (ard)