Langgar Hukum Internasional, Israel Didesak Hentikan Pembangunan di Yerusalem Timur

Avesiar – Paris

Desakan agar otoritas Israel menghentikan pembangunan unit rumah baru di Yerusalem Timur digaungkan oleh kementerian luar negeri Prancis, Jerman, Italia, dan Spanyol, Rabu malam (19/1/2022).

Awal bulan ini, otoritas Israel menyetujui rencana pembangunan sekitar 3.500 rumah di Yerusalem Timur yang diduduki, hampir setengahnya akan dibangun di daerah kontroversial Givat Hamatos dan Har Homa.

Dalam sebuah pernyataan, negara-negara Eropa mengatakan bahwa ratusan bangunan baru akan “merupakan hambatan tambahan untuk solusi dua negara,” mengacu pada upaya perdamaian internasional untuk menciptakan negara bagi Palestina, dilansir Arab News, Kamis (20/1/2022).

Mereka mengatakan bahwa pembangunan di daerah ini akan lebih lanjut memutuskan Tepi Barat dari Yerusalem Timur dan bahwa pemukiman ini merupakan pelanggaran hukum internasional.

Kementerian luar negeri Israel tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters.

Israel merebut Yerusalem Timur termasuk Kota Tua dalam perang 1967 dan kemudian mencaploknya, sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang mereka cari di Tepi Barat yang diduduki Israel, yang berbatasan dengan kota itu, dan Jalur Gaza. Israel memandang seluruh kota sebagai ibu kota yang tak terpisahkan.

Sebagian besar kekuatan dunia menganggap pemukiman Israel ilegal karena mengambil wilayah di mana orang Palestina mencari kenegaraan.

Keempat negara juga menyatakan keprihatinan tentang penggusuran dan pembongkaran di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur, di mana penduduk mengatakan mereka sedang mengungsi.

Sebelumnya Rabu, polisi Israel mengusir sebuah keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur, yang mereka katakan telah mereka tinggali selama beberapa decade, sebelum seorang penggali merobohkan properti itu, memicu kritik dari aktivis hak asasi dan diplomat. (dwi)